RAJA AMPAT, Berita lima.com Dewan Adat Papua Daerah Raja Ampat Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera mengambil langkah untuk mendorong setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Papua Barat, untuk segera mengambil kebijakan menurut Nomenklatur Pemerintahan yakni membentuk Bidang OTSUS disetiap Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat.
Sebab selama ini kan aneh ada Dana OTSUS tapi penggunaan anggarannya di Kabupaten Kota ini tidak jelas dan transparan sehingga muncul rasa tidak percaya atas kinerja Pemerintah Daerah itukan salah satunya adalah tentang pengelolaan Dana OTSUS itu. Tapi kalau ada bidang yang jelas tupoksinya untuk mengatur dan mengelolanya kan jadinya jelas dan transparan sehingga tidak ada komentar miring ke Pemerintah Daerah terkait penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus Papua khususnya di Provinsi Papua barat.
Kita lihat bahwa di Provinsi Papua Barat ada Biro OTSUS maka menurut Nomenklatur Pemerintahan itukan di Kabupaten Kota wajib hukumnya untuk disesuaikan dengan Provinsi dengan menggunakan namanya Bidang OTSUS di Sekretariat Daerah di setiap Kabupaten Kota di Provinsi Papua Barat.
Kedepannya Pemerintahan di Papua Barat ini menjadi Pemerintahan yang Bersih (Clean government). Perlu diketahui bahwa OTSUS Papua beberapa tahun lagi akan di berhentikan aliran dananya dan akan dievaluasi.Mari membangun Papua Dengan hati dan hati hati dalam penggunaan dana Otsus Papua.
Hal senada juga diungkapkan oleh Tokoh Pemuda adat di wilayah wilayah Sorong Lion Wonatorey yang juga adalah ketua umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Kota Sorong. Markus Rumbekwan dan Tony Imbiri Tokoh pemuda Papua di Kota Sorong Revel Yoteni, S.Kes, selaku Pimpinan Pemuda adat di wilayah Sorong.
“Agar segera Pemerintah mengambil kebijakan yang baik untuk kepentingan masyarakat hukum adat di Wilayah Provinsi Papua Barat,” harapanya.
(Charles Imbiri)
