TRENGGALEK, beritalima.com
Adanya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-105 di wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan hal yang banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Karena dengan dihelatnya program tersebut, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya.
Sebagai lembaga pengemban amanah rakyat, DPRD Kabupaten Trenggalek juga turut mengapresiasi serta mendukung penuh kegiatan yang merupakan program TNI bersama lintas sektoral yaitu Polri dan Pemerintah Daerah ini. Karena program TMMD dinilai sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dipinggiran.
“Dewan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh TMMD, adanya ini bisa membantu masyarakat diberbagai bidang kehidupan,” ungkap Mohammad Hadi, Sekretaris Komisi III saat dikonfirmasi beritalima.com, Sabtu, (14/7/2019).
Menurut Hadi panggilan akrab dari politisi PKB ini, di Kabupaten Trenggalek sendiri telah ditetapkan dua sasaran yang di proyeksikan, yaitu Desa Sumurup dan Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan. Beberapa agenda yang dikerjakan oleh personel TMMD di kedua desa itu, diantaranya pembangunan fisik berupa peningkatan kwalitas infrastruktur dan non fisik yang lebih menyasar pada pembinaan mental, rohani serta ilmu pengetahuan.
“Diantara pembangunan fisiknya adalah, rabat beton jalan sepanjang 1,62 kilometer, membangun tembok penahan jalan, renovasi tempat ibadah dan sepuluh rumah tak layak huni,” imbuhnya.
Diapun mengatakan, kegiatan TMMD reguler ini merupakan program rutin dua tahunan dari Mabes TNI yang bermitra dengan institusi pendukung lain guna membantu masyarakat didaerah utamanya yang masih tertinggal. Selain membangun sarana fisik, juga membangun kegiatan yang non fisik.
“Selain sarana fisik, ada juga kegiatan non fisik yang bakal dilaksanakan, seperti halnya penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, sosialisasi bahaya narkoba dan berita hoax serta pembinaan di bidang pertanian,” ungkap pria asli dari Munjungan ini.
Masih menurut Hadi, sasaran itu dipilih tidak serta merta dan asal-asalan, sudah melalui proses survei, kajian dan evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Pemkab Trenggalek bersama TNI. Yang diutamakan memang daerah dengan kategori sangat membutuhkan percepatan pembangunan sehingga bisa sejajar wilayah lain.
“Jumlah anggota yang diturunkan, informasinya sekitar 150 personel. Terdiri dari satuan organik TNI, Polri, pemkab dan masyarakat sekitar yang dijadwalkan bekerja selama 30 hari,” tukasnya.
Sebagaimana data yang berhasil dihimpun, selain penyuluhan dan sosialisasi, hal lain yang dikerjakan berkaitan dengan infrastruktur adalah adalah pembangun tembok penahan jalan, membangun rabat beton akses penghubung Desa Dompyong dan Sumurup, renovasi mushola serta bantuan untuk beberapa rumah warga.
“Untuk pembangunan rabat jalan, karena merupakan akses penunjang bagi warga menuju beberapa titik baik pusat perekonomian, pemerintahan bahkan nantinya pariwisata maka otomatis akan memberi dampak pada efisiensi di segala aspek,” tandasnya.
Dengan adanya bantuan pemerintah melalui program lintas sektoral terhadap pembangunan di Trenggalek yang terkadang tidak bisa masuk kedalam APBD ini, memang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh segala lapisan masyarakat.
“Semisal pembangunan fisik serta non fisik dalam TMMD, dengan adanya itu akhirnya pembangunan yang tak masuk dan teranggarkan ke dalam APBD bisa menyentuh pelosok,” pungkas anggota Dewan dari Dapil III ini.(her)
