PADANG,SUMBAR — Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto menilai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang belum mampu memenuhi kebutuhan air minum bagi warga. Padahal, Kota Padang tidak mengalami krisis air bersih namun kenyataannya warga masih mengalami kekurangan pasokan air bersih.
“PDAM harus melakukan penataan dan pengendalian sehingga tidak ada lagi cerita warga tidak mendapatkan pasokan air bersih,” kata Aprianto yang dihubungi melalui selulernya, Kamis (9/6/2016).
Menurut Aprianto, banyaknya intake PDAM yang bocor akibat kurangnya penataan dan pengendalian. Bahkan Aprianto menduga, kebocoran intake di beberapa kawasan juga disebabkan kurangnya pengawasan.
Politisi PDIP ini juga mengkritisi juga rencana Pemko Padang akan membangun beberapa embung untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih masyarakat. Rencana yang sudah diapungkan sejak tahun lalu hingga sekarang belum ada progres.
“Upaya pembuatan embung oleh Pemko Padang adalah langkah yang baik untuk mengatasi kekurangan air bersih warga. Namun, DPRD belum melihat keseriusan Pemko,” tegas Aprianto.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya Yulisman menyorot kontrak kerjasama PDAM dengan Pelindo terkait pengadaan air bersih di pelabuhan Teluk Bayur. Yulisman menyebut, sah-sah saja PDAM melakukan kerjasama pengadaan tersebut. Akan tetapi perlu juga dipertanyakan apakah PDAM sudah mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga.
“PDAM tidak dilarang mencari profit, tapi kebutuhan warga terhadap air bersih harus dipenuhi dulu,” ungkap Yulisman yang ditemui di Gedung DPRD Padang, Kamis (9/6/2016) sore.
Lebih lanjut Yulisman mengatakan, karena PDAM belum mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk warga, maka dari itu DPRD Padang meminta perusda tersebut untuk meninjau kembali kerjasama dengan pihak Pelindo.
(gos/agb/rki)
