TORAJA UTARA-www.beritalima.com-Menyikapi ketidak jelasan beberapa restribusi Di kabupaten Toraja Utara,membuat anggota DPRD kabupaten Toraja Utara,dari Fraksi Demokrat,Alexander Rante Tondok angkat bicara.
Anggota Dewan itu,secara tegas mengungkapkan, beberapa Restribusi masih ada dugaan terjadinya kebocoran.Misalnya restribusi Pajak Potong Hewan (PPH), “kebocoran” itu masih terlihat ditingkat Lembang (Desa….red).
Selain PPH,restribusi itu nampaknya mengalami hal yang sama pada restribusi kendaraan penumpang.”Saya melihat akibat tidak tertibnya pungutan itu,hingga memberikan peluang terjadinya kebocoran,”kata Alexander,Selasa (14/6) diruang kerjanya.
Anggota Dewan dari Partai Demokrat itu,kembali menyoroti adanya kendaraan plat hitam berfungsi sebagai kendaraan plat kuning.”Ini sudah jelas melanggar aturan,selain itu kendaraan tersebut sudah jelas merugikan daerah soal restribusi,” tegas Alexander dewan yang dikenal akrab dengan insan pers itu.
Kembali dia melontarkan sikap kritisnya,bahkan dia menuding Dinas Perhubungan terkesan,”mandul”kurang agresif soal menangi retribusi kendaraan serta kurang gesit soal penataan kendaraan yang ada.”Sebaiknya yang akan menjadi tolak ukur kinerja setiap SKPD,selama seratus hari program bupati,yang akan menjadi penilaian bupati tingkat kinerja dan PAD setiap Dinas yang masuk,terkait upaya Pemkab mencapai target PAD sebesar 49 milyar,”tandas Alexander.
Belum lagi kata dia,munculnya terminal bayangan cerminan bahwa kinerja Dinas Perhubungan sama sekali tidak menunjukkan kinerja yang maksimal.
Pun soal tambang galian C,juga distribusinya sama sekali tidak jelas.Kembali Rante Tondok memperlihatkan sikapnya kritisnya,”Ini ada apa,daerah ini akan hancur kalau perangkat daerahnya acuh tak acuh,serta berjalan dan bertindak sesuai kemauannya, bukan berdasarkan Perda yang ada.Padahal sejak Daerah ini dimekarkan sudah 85 Perda ditelorkan,tapi perda itu seakan-akan tidak “bertaring”,tegasnya.
Ia juga menyoroti soal retribusi Pasar,baik pasar hewan dan pasar dagang,semuanya terlihat amboradul,”Sebaiknya SKPD yang ditarget Pendapatannya,Sebaiknya hal itu menjadi tolak ukur kinerja SKPD itu,”kuncinya.(Gede Siwa).
