JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI Hetifah Sjaifudian berpendapat, setiap aparatur pemerintah mulai tingkat pusat hingga desa wajib memahami Empat Pilar MPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Empat Pilar itu, kata Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olah raga, budaya, parawisata dan ekonomi kreatif tersebut, tidak hanya sekedar dipahami tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan demikian, mengamalkan Empat Pilar MPR bakal mampu menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkap Hetifah dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Book Cafe di Balikpapan, Kalimnatan Timur akhir pekan lalu.
Tindakan selanjutnya, kata wakil rakyat Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan Utara tersebut, tentu saja mengimplementasikan dalam tugas sebagai aparatur negara dalam melayani berbagai suku, agama dan golongan.
“Dengan berpedoman kepada Empat Pilar, ini bakal menjadikan aparatur bijak dalam menghadapi berbagai hal,” ungkap Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini.
Dietarangkan Hetifah, Empat Pilar MPR itu adalah Panca Sila, Undang-Undang (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.
“Untuk itulah MPR RI melakukan sosialisasi kepada para aparatur negara mulai dari pusat ingga ke daerah-daerah,” kata perempuan berhijab kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 tersebut.
Hetifah melanjutkan, Balikpapan merupakan daerah yang majemuk. Karena itu, dalam kerangka NKRI, pemerintah wajib melindungi semua lapisan masyarakat di Kota Minyak ini.
Sedangkan dalam semangat membangun dan otonomi, ungkap dia, tetap berjalan sesuai keinginan bersama sehingga perlu kerja sama yang kuat antara pusat dengan daerah.
Dalam hal demokrasi, perempuan yang sebelum menjadi wakil rakyat adalah peneliti dan aktifis tersebut, ingin tidak lagi hanya mengandalkan keterwakilan tapi juga kedaulatan sehingga rakyat tetap bisa memilih langsung.
Terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi, pemilu serentak 17 April mendatang, ASN diingatkan untuk tetap menjaga netralitas mereka. Artinya, tidak berpihak kepada salah satu kelompok atau golongan.
Pada kesempatan itu, Hetifah juga menyampaikan perhatiannya terhadap pendidikan. Dijelaskan, negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat UUD. (akhir)
