JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus melakukan pemantauan di daerah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Minggu (26/4) misalnya, Senator dari Provinsi Jawa Timur itu melakukan pemantauan di Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan menemui sejumlah kalangan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online hingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Mojokerto, Jawa Timur.
Pada kesempatan itu, LaNyalla mendengar langsung apa aspirasi mereka dan apa yang sudah mereka rasakan atas sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah.
Anggota komunitas pengemudi Ojek Online (Ojol) Mojokerto, Rahmat kepada Ketua DPD RI mengatakan, sejauh ini ia dan rekan-rekannya merasa kesulitan untuk membayar kredit kendaraan yang menjadi tanggungannya karena turunnya pendapatan sejak pandemi Covid-19. Padahal menurut informasi yang dia dapat, pemerintah telah menetapkan kebijakan relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak Covid-19, termasuk dari kalangan Ojol.
“Secara garis besar, kami Ojol Mojokerto sangat kecewa dengan sikap dari beberapa perusahaan pembiayaan tersebut. Kami meminta agar pemerintah dan perusahaan pembiayaan bisa benar-benar membantu kami untuk keringanan pembayaran angsuran,” kata Rahmat.
Kebijakan relaksasi tersebut tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Tetapi tampaknya kebijakan itu belum berjalan sesuai harapan. Leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan.
“Kami beranggapan bahwa aturan yang dikeluarkan dalam rangka antisipasi dampak dari Covid-19 belum benar-benar bisa mewakili kami para ojek online dan pelaku UMKM selaku kreditur yang terkena dampak lesunya perekonomian,” tambah Rahmat.
Untuk itu, dia meminta pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pelaku usaha sektor transportasi, yang penyalurannya melalui organisasi para pelaku usaha tersebut. Selain itu, juga diminta Pemerintah memberi kejelasan dan kepastian terkait relaksasi angsuran kendaraan kepada para pengemudi Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga kondisi normal tanpa syarat.
Selanjutnya LaNyalla berdialog dengan Gismanto, Lurah Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Dia mendengar, sekitar 776 jiwa warga miskin terdampak Covid-19 telah mengajukan bantuan kepada pemerintah. Namun, masih menunggu pencairan. “Sekarang kami berharap agar segera turun dan dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Walikota Mojokerto telah menyiapkan paket bantuan untuk 11 ribu jiwa.
Dalam kunjungan ke Mojokerto, Ketua DPD RI juga menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa masker dan APD masing-masing 100 unit untuk dua Rumah Sakit di Mojokerto, yaituRS Gatoel dan RSUD Mojokerto. “Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan Ketua DPD RI yang berkenan hadir di tengah kami, para tenaga medis yang bertugas, dan siaga menerima pasien-pasien rujukan dari sejumlah puskesmas di Mojokerto,” kata dokter Ira Ratna Puspitasari. (akhir)
