Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menegaskan, bahwa dialog menjadi kunci dalam membangun masyarakat Jatim lebih sejahtera. Maka, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Jatim harus lebih sering melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mencari solusi dari setiap permasalahan.
“Dialog yang dilakukan dengan baik akan menciptakan suasana yang sejuk. Dialog jadi kunci dalam menyelesaikan setiap permasalahan sekaligus untuk membangun masyarakat sejahtera,” ujarnya seusai melantik Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Jatim tahun 2016 di Ruang Bhinaloka Adhitama, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (26/8).
Ia menjelaskan, luas dari wilayah Jatim sekitar 47.154 km2 dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.8 juta penduduk. Jumlah penduduk yang besar tersebut, sangat rentan terjadinya konflik atau gesekan antar masyarakat. Dari jumlah tersebut pemeluk agama islam mendominasi sekitar (96.36 %), Kristen (1,70 %), Katolik (0.62 %), Budha (0.16%), Hindu (0.30%), Konghucu (0.02%) lain-lain (0.01%).
Bedasarkan data tersebut, pemeluk islam yang menjadi mayoritas pemeluk agama terbesar di Jatim. Kondisi seperti ini mengharuskan, agar pemeluk agama yang besar harus berinisatif untuk lebih sering melakukan dialog dengan mayoritas agama yang kecil. Sama halnya dengan, yang kecil juga harus merasa dilindungi yang besar.
“Program dialog menjadi salah satu prioritas dari Pemprov Jatim mulai tahun 2009 yang meletakkan demokrasi partisipatoris. Berdialog menjadi kata kunci dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Dialog juga memberi manfaat bagi pembangunan di Jatim yang dilakukan secara fisik dan non fisik. Kami mengistilahkan demokrasi partisipatoris dengan mengajak bicara calon korban,” tegasnya.
Menurutnya, segala kebijakan yang akan diambil dan diputuskan oleh pemerintah jika mengandung efek yang kurang baik maka akan diundang untuk berdialog. Mereka calon korban dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Jangan pernah menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL) jika mereka tidak pernah diajak bicara. Kita harus mementingkan demokrasi yang baik, dengan meletakkan azas kemanusiaan yang adil dan beradab,” ungkapnya.
Pakde Karwo menegaskan, bahwa saat ini paham liberalisme telah merusak norma norma masyarakat. Lebih parahnya, liberalisme berdampak besar terhadap masyarakat Indonesia dan Jatim. Kondisi yang liberal seperti ini, diyakini akan berlangsung hingga 10 tahun mendatang.
Maka, lanjut Pakde Karwo menitipkan kepada FKUB untuk terus melakukan dialog dan terus menciptakan kerukunan antara tokoh-tokoh masyarakat di daerah. FKUB harus mampu menciptakan suasana sejuk dan damai dalam kehidupan sosial. “Syarat untuk mengatasi segala permasalahan sosial yakni dengan rukun. Percuma jika ada perusahaan besar dan maju jika pegawai yang ada di dalamnya tidak rukun,” tegasnya.
Pakde Karwo berharap, bahwa FKUB mampu mewujudkan kerukunan antar ummat di seluruh daerah yang ada di Jatim. Pembangunan dan kesejahteraan di Jatim akan berjalan jika seluruh semua elemen kompak. “Guyub-rukun akan menjadi solusi dalam mengantisipasi konflik. Karena jika terjadi konflik berapapun biayanya pasti akan besar. Orang yang dikatakan luar biasa jika ia mampu berkumpul secara produktif dan saling bekerja sama menyelesaikan masalah secara bijaksana,” pungkasnya.
Sementara itu, bedasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/412/KPTS/013/2016 tentang Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Gubernur Soekarwo melantik keanggotaan FKUB Prov. Jatim tahun 2016.
Posisi Ketua dijabat oleh Dr. H. Shofwan SH. M.Si yang juga selaku Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Wakil Ketua I dijabat oleh Drs. H. A. Hamid Syarif MH dan Wakil Ketua II dijabat oleh Drs. H. Nadjib Hamid M.Si. Sedangkan, posisi sekretaris dijabat oleh Drs. H. Hizbul Wathon MM dan Wakil Sekretasi Drs. KH. Syarifudin Syarif. Sementara, bendahara dijabat oleh Drs. Siswandi M.Si. (**).
