Depok,beritalima.com
Acara dialog terbuka yang di prakarsai oleh Iluni UI yang menghadirkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai narasumber yang juga menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat menitikberat kan kepada pembangunan yang berkarakter tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai warga Jawa Barat.
Banyak hal yang di ungkapkan Dedi dalam acara diskusi tersebut diantaranya terkait dengan pendidikan ,kesehatan dan lingkungan karena menurutnya hal tersebut penting karena dianggap sebagai akar masalah di Jawa Barat.
Menurut Dedi Pendidikan merupakan sumber dari keberhasilan suatu daerah karena dari sektor pendidikan akan muncul tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang berkualitas.
“Pendidikan di negara kita itu tidak memiliki karaktek karena di sekolah tidak di ajarkan pendidikan terkait kepercayaan diri bukan itu saja seharusnya anak SD itu hanya di ajarkan berhitung saja dan tidak perlu ada ujian nasional karena pendidikan 9 tahun jadi tidak ada kelulusan yang ada naik kelas ke SMP,” katanya,Kamis (21/12/2017)
Tidak hanya itu saja banyaknya gurunya honoer juga menjadi sebab lemah nya pendidikan di negara ini untuk itu dirinya berharap guru-guru memliki karakter yang berkualitas sehingga tidak mengandalkan bantuan dari pusat.
“Kami di Purwakarta sudah mulai menerapkan bahwa guru tidak boleh mengambil alat peraga dari kementrian tetapi guru harus memiliki kraetifitas yang di ambil dari lingkungan terdekat,” jelasnya.
Terkait dengan kesehatan dimana belakangan ini wabah difteri di jadikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) menurut Dedi hal tersebut menjadi kesalahan dari Pemerintah pusat dimana negara tidak hadir dalam permasalahan tersebut.
“Saya tau masalah Difteri itu di sebabkan ada nya sekelompok orang yang melarang masyarakat untuk melakukan imunisasi dan itu di biarkan oleh negara seharusnya di di tangkap jangan karena tahun ini merupakan tahun politik sehingga seorang tokoh yang memiliki massa di biarkan se enaknya melarang masyarakat untuk melakukan imunisasi,” paparnya.
Sementara itu di bidang lingkungam pihaknya ingin agar Pemerintah pusat untuk mengalihkan agaran reboisasi yang nilainya sangat besar dan di anggap tidak berdampak dengan memberikan kepada masyarakat adat.
“Saya katakan anggaran yang besar itu lebih baik di serahkan kepada masyarakat adat karena itu lebih efektif tidak perlu aparat untuk menjaga hutan tinggal berikan payung hukum nya kemudia tingkatkan perekonomian untuk masyarakat yang tinggal di gunung,” tutupnya.(Yopi)
