Jakarta — Sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Mahfud MD untuk mengungkap identitas jenderal bintang tiga yang mengancam.akan mengundurkan diri seandainya Irjen Ferdy Sambo tidak segera dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Namun Menko Polhuham Mahfud MD yang kehadirannya itu sebagai Ketua Kompolnas tetap bungkam, tidak mau mengungkapkan. Mahfud sendiri didampingi Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan LPSK dalam rapat kerja dengan Komisi III yang dipimpin Ahmad Shahroni, Senin (22/8/2022).. Menurut Mahfud, adalah hak dia untuk tidak mengungkap siapa nama jenderal bintang tiga itu.
Bahkan ada anggota diantaranya Saefudin Suding dari Fraksi Partai Amanat Nasionak (PAN) yang menyarankan agar rapat dinyatakan tertutup apabila Mahfud menyatakan bahwa nama itu itu dinyatakan bukan untuk konsumsi publik.
“Sebut aja siapa jenderal yang mau mundur, supaya tidak ada gelap-gelap,” kata Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat.
Namun Mahfud tetap bersikeras untuk tidak mengungkap nama tersebut. Namun soal itu dia sudag melapor ke Presiden Joko Widodo. Jadi yang tahu siapa nama itu adalah, dia swndiri, Presiden dan Kapolri
”Hak saya apakah saya mau ungkap nama atau tidak. Tapi saya sudah lapor ke Preaiden, ”katanya.
Raker Komisi III DPR dengan Mahfud MD ini mendapat perhatian besar dar masyarakat dan sejumlah media. Ruang balkon untuk publik menyaksikan rapat tersebut penuh sesak.
Pada kesempatan itu anggota dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman juga mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama proses hukum kasus pembunuhan oleh Irjen Ferdy Sambo. Menurut dia, penghentian sementara itu untuk menjaga penyidikan kasus ini obyektif.
Benny mengaku kecewa dengan polisi dalam penanganan kasus ini. Sebab, awalnya polisi mengatakan kasus ini merupakan baku-tembak antara ajudan Ferdy Sambo yang diawali dengan pelecehan seksual.
Namun ternyata, kata dia, itu merupakan kasus pembunuhan. Benny merasa dibohongi. “Jadi publik dibohongi oleh polisi,” kata dia.
Karena pengalaman itu, Benny menilai Kapolri semestinya diberhentikan sementara. Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM seharusnya yang menangani kasus ini. “Supaya subyektif dan transparan,” kata dia.
Namun usulan itu ditentang oleh anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Dia menyatakan tidak setuju Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sebagai Kapolri.
“Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Benny Kabur Harman soal nonaktif Kapolri,” ucap Trimedya Panjaitan.
Menurut Trimedya apa yang dilakukan oleh Kapolri sudah on the track alias sudah berada di jalan yang benar. (ar)
