JAKARTA, Beritalima.com– DPD RI memfasilitasi pertemuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpar PUPR). Pertemuan dilakukan di ruang VIP Gedung B, Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, (18/2).
Sebelum bertemu dengan Menteri PUPR, rombongan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Feriadi didampingi Nirwan (Kepala Bappeda), Hendri Donald (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan) dan Evi Susanti (Wakil Ketua DPRD) dengan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Bengkulu Tengah meminta bantuan kepada Sultan yang didampingi anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Eni Khairani dan Riri Damayanti bertemu dengan Menteri PUPR dan jajarannya guna menindak lanjuti beberapa proposal proyek yang telah diajukan.
“Langkah Pemkab Bengkulu Tengah ini bagus. Pro aktif menyongsong berbagai usulan ke kementerian dan lembaga di Jakarta. Kita tahu semua kementrian dan lembaga pasti padat dan memikirkan dari Aceh sampai Papua. Karena itu, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya untuk memajukan Bengkulu,” ungkap Sultan kepada awak media usai Rapat
Kerja (Raker) dengan Menteri PUPR dan jajarannya. Meski, lembaga DPD RI tidak memiliki kewengan sebesar DPR RI. Namun, DPD RI terus berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. “Nah, bagaimana kita singgap dalam menyongsong usulan-usulan program kita. Dan, sebagai wakil daerah tentu DPD RI siap melakukan itu.”
Diungkapkan, ada empat proposal proyek pembangunan yang diajukan ke Kementerian PUPR yakni rumah untuk nelayan, bantuan BSPS anggaran 2020, relokasi korban banjir dan longsor Desa Genting buat ASN. Untuk rumah nelayan, tanahnya merupakan hak pakai Pemda Bengkulu Tengah di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa. Proyek ini sudah diusulkan sejak 2017.
Berdasarkan info dari Dirjen Penyediaan Perumahan, Bengkulu Tengah mendapat alokasi 40 unit. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian. Untuk bantuan BPSP anggaran 2020, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah baru mendapatkan 100 unit. “Mohon kita dibantu diperjuangkan agar ada penambahan baik dari reguler maupun NAHP,” tegas dia.
Juga diungkapkan, untuk proyek relokasi desa Genting, yang terkena banjir dan longsor 27 April lalu, Pemkab Bengkulu Tengah mengusulkan 111 unit rumah. Tanah 1,7 hektar hibah dari PT Bio Nusantara ke Pemda BengkuluTengah. Mohon ini direalisasikan.
Buat rumah susun ASN, Pemkab Bengkulu Tengah menyiapkan tanah satu hektar di desa Taba Mutung, Karang Tinggi, di belakang kantor Kejaksaan Bengkulu Tengah. “Kita memohon kepada menteri PUPR untuk membantu pembangunan 100 kamar rumah susun mengingat banyak ASN Pemkab Bengkulku Tengah yang belum memiliki rumah. Saat ini hampir delapan puluh persen ASN Pemkab Bengkulu Tengah berdomisili di Kota Bengkulu,” demikian Nirwan. (akhir)
