SURABAYA, beritalima.com – Mengawali tahun 2019, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur menggelar “High Level Meeting (HLM) dan Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Tahun 2019-2021”.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur yang juga Ketua TPID Provinsi Jawaban Timur, Soekarwo, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi A. Johansyah.
Difi mengatakan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir inflasi Jawa Timur terkendali dalam batas target dan menunjukkan tren penurunan.
Pada tahun 2018, inflasi Jawa Timur terkendali di 2,86% (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,13% (year on year).
“Tren penurunan inflasi juga terlihat dari pergerakan inflasi bulanan Jawa Timur yang rata-rata terus mengalami penurunan dibanding rata-rata inflasi 5 tahun terakhir,” ujarnya.
Hal ini mengindikasikan perkembangan yang sangat positif, yaitu ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam meredam tekanan inflasi yang bersumber dari komoditas volatile food (bahan pangan),” jelasnya.
Dituturkan, harga komoditas strategis Jawa Timur yang relatif terjaga pada level rendah berpotensi menyebabkan aliran barang keluar dari Jawa Timur (outflow komoditas) cukup tinggi, khususnya ke wilayah kategori defisit komoditas.
“Kita harus terus membenahi tataniaga pangan dan memperkuat kelembagaan petani agar dapat memantau pergerakan barang dengan lebih baik dan memastikan kecukupan stok untuk pemenuhan wilayah Jawa Timur,” kata Difi.
Berbicara tentang distribusi, Soekarwo mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah bekerjasama dengan merchant e-commerce Buka Lapak untuk menyediakan penjualan komoditas bahan pokok dari warung terdekat langsung ke konsumen.
“Dengan adanya skema kerjasama ini kita mampu memotong rantai dan biaya distribusi serta empowering ritel tradisional agar mampu berkompetisi dengan ritel modern,” kata Soekarwo.
Program pengendalian inflasi tahun 2019-2021 berfokus pada 4 strategi utama atau 4K. K pertama adalah Keterjangkauan Harga, dengan program stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan.
Kemudian, Ketersediaan Pasokan, dengan program memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan ekspor-impor pangan serta memperkuat kelembagaan.
Terus, Kelancaran Distribusi, dengan program mendorong kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan serta.
Dan yang keempat, Komunikasi Efektif, dengan program memperbaiki kualitas data serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
Dengan adanya berbagai program dan strategi yang disepakati oleh TPID Jatim, diharapkan inflasi Jawa Timur selama 4 tahun ke depan dapat terkendali dengan tata niaga pangan yang baik. (Ganefo)
