JAKARTA, Beritalima.com– Pimpinan MPR RI 2019-2024 dipimpin Bambang Soesatyo bersilatuahmi sekaligus mengantarkan undangan pelantikan Presiden-Wakil Presiden kepaada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Usai silaturahmi, kepada awak media, politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, Pak JK menyatakan kesedian dia hadir pada pelantikan Presiden-Wakil Presiden nanti.
“Kami dijamu Pak JK dengan sarapan nasi goreng, lontong sayur, hingga ayam goreng, kami juga ngobrol santai membahas berbagai agenda kerja MPR RI lima tahun kedepan, khususnya terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).”
Sebagai tokoh bangsa yang diberi rakyat kepercayaan dua kali menjadi wakil presiden, ungkap wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah tersebut, pemikiran Pak JK sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan UUD NRI 1945.
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Lestari Moerdijat (Nasdem), Jazilul Fuwaid (PKB), Syarief Hasan (Demokrat), Zulkifli Hasan PAN), Arsul Sani (PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
Dalam diskusi, jelas pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, pihaknya menyampaikan kepada JK bahwa pimpinan MPR RI tidak akan mengembalikan kewenangan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih presiden-wakil presiden.
Pemilihan presiden-wakil presiden tetap dilangsungkan secara langsung oleh rakyat Indonesia, sehingga daulat kekuasaan presiden merupakan penjelmaan dari daulat rakyat.
“Terlepas dari berbagai kekurangan dan dampak yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Pemilu, kata Bamsoet, pemilihan langsung presiden-wakil presiden oleh rakyat tak boleh diganggu gugat. “Dengan pemilihan langsungl itu hubungan emosional dan kebatinan presiden-wakil presiden dengan rakyat menjadi kuat,” tegas Bamsoet.
Ditambahkan, selaku tokoh yang dua kali menjadi Wakil Presiden, Pak JK punya banyak pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran membenahi kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia.
Karenanya, seusai purna pengabdian sebagai Wakil Presiden, MPR RI akan tetap berkonsultasi dengan Pak JK untuk menyerap berbagai ilmu dan pemikiran beliau.
“Kita juga mendapat masukan bahwa yang perlu dipikirkan ke depan adalah hubungan antarlembaga negara. Pak JK selama ini mengamati konstitusi dan tata negara yang menyatakan tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Jadi semua sama sebagai lembaga negara. Sekarang perlu kita pelajari untuk bagaimana mendudukan atau kedudukan MPR di antara lembaga negara lainnya,” urai Bamsoet.
Dikatakan, Pak JK menyarankan MPR RI tetap terbuka kepada aspirasi publik yang berkembang di tengah masyarakat terkait amandemen terbatas UUD NRI 1945. Terlebih, amandemen terbatas UUD NRI 1945 pun bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum.
Hampir semua bangsa di dunia pernah mengamandemen konstitusinya untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman dan menjawab persoalan yang dihadapi bangsanya.
“MPR RI memastikan ruang diskusi dan dialektika amandemen UUD NRI 1945 akan dibuka seluasnya. Karena aspirasi rakyat merupakan landasan terpenting dalam melakukan amandemen,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
