KUPANG, beritalima.com – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang didukung oleh UNICEF Perwakilan NTT/NTB, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi NTT, dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang NTT, berkolaborasi membantu memicu pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan aksi tanggap darurat melalui serangkaian bantuan dan kegiatan di sektor Air dan Sanitasi untuk pencegahan dan penaggulangan Covid-19.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis dr. Vamma Chrisnadarmani, MPH, Spescialist Child Survival Development UNICEF Perwakilan NTT/NTB kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, didampingi Wakil Ketua TP PKK NTT, Maria Fransisca Djogo, dan dihadiri Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTT, drg. Iin Adriany, M.Kes., serta perwakilan dari AMPL NTT, dan HAKLI Cabang NTT di Kantor TP PKK Provinsi NTT, jalan Polisi Militer, pada Sabtu (1/8/2020).
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTT, drg. Iin Adriany mengatakan, dimasa pandemi Covid-19 saat ini, air dan sanitasi menjadi perhatian utama dalam upaya percepatan pencegahan persebaran virus tersebut dari manusia ke manusia. Salah satu pendekatan paling populis pada momentum ini adalah pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir.
Dikatakan, melalui program “WASH Respons Covid-19”, Pokja AMPL NTT, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, HAKLI NTT serta UNICEF Perwakilan NTT/NTB akan mendukung bantuan logistik untuk PKK di 22 Kabupaten/Kota dalam bentuk 20 Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun lengkap dengan peralatan sanitasi dan hygiene yang didesain praktis, selain itu ada sebanyak 13.620 batang sabun, 500 paket Hygiene Kita yang akan didistribusikan secara merata di 22 Desa Model PKK.
Selain dukungan logistik tersebut, ada dukungan lain berupa penguatan kapasitas melalui kegiatan seperti Coaching Pencegahan Covid-19 untuk TP PKK di 22 Kabupaten/Kota.
Tujuannya adalah : PKK di seluruh Kabupaten/Kota melalui pendekatan di 22 Desa Model tersebut memahami esensi dan cara Mencuci Tangan Pakai Sabun yang benar, mendesain Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun yang sederhana dan murah, serta cara membuat larutan Desinfektan secara mandiri dan melakukan proses Desinfeksi secara mandiri di Rumah Tangga. Selain itu juga mampu mengelola limbah medis Covid-19 secara aman di rumah tangga.
Sinergi dengan PKK Provinsi NTT ini sebenarnya untuk memperkuat upaya pencegahan Covid-19 dari Sektor Air dan Sanitasi di tingkat masyarakat, terjadinya koordinasi di sektor Air dan Sanitasi/WASH dalam penanganan Covid dan juga mitigasi bencana, termasuk bencana kekeringan yang terjadi setiap tahun serta advokasi menjadikan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebagai kebutuhan seperti kebutuhan maskernya itu orang keluar rumah pasti pakai masker, pastikan juga CTPS nya.
“PKK adalah rumpun organisasi yang ada dan dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan upaya kampanye pencegahan Covid-19 secara masiv akan terlaksana di 22 Desa Model PKK. Hasil yang ingin kita capai adalah di 22 Desa Model ini PKK tampil sebagai corong utama untuk mengajak masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan sehingga persebaran Virus Covid-19 berhasil dikendalikan,” ujarnya.
Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan, Tim Penggerak PKK NTT mempunyai sejumlah program untuk mendukung program gubernur NTT dengan tagline NTT Bangkit menuju Sejahtera.
“Kami di PKK mempunyai hati dan tenaga tapi kami kekurangan ilmu dan fasilitas. Dalam arti fasilitas itu bukan untuk kami, tapi fasilitas itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Pada tahun 2020, kata Julie, Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar. “Dari jumlah anggara Rp30 miliar tersebut, hampir 90 persen itu adalah pengadaan fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, juga PKK mempunyai program yang bersinergi dengan program gubernur NTT. “Kita tahu Nusa Tenggara Timur tertinggi stunting. Karena itu, salah satu program PKK adalah memberantas stunting dan gizi dinaikan pada ibu hamil dan balita dengan meningkatkan SDM.
“Jadi dari Rp30 miliar itu ada yang namanya sarapan bersama anak – anak PAUD dengan anak SD, sehingga kami minta dianggarkan. Untuk sarapan bersamanya adalah kualitas bergizinya itu kami yang anggarkan, tapi yang mengurus gizinya itu dari ahli gizi, sementara yang mengolahnya adalah ibu PKK dengan menu utama kelor dan ikan,” kata dia menambahkan.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem ini, menambahkan bahwa program lainnya di 22 desa model itu adalah program makanan tambahan ibu hamil.
“Ibu hamil akan diberikan makanan tambahan selama sembilan bulan. Begitu pula ketika melahirkan, bayi diberikan asupan tambahan yang dianggarkan oleh PKK. Tak hanya itu, dari anggaran Rp30 miliar itu, PKK juga menganggarkan sanitasi dan air bersih untuk sekolah PAUD, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya. (L. Ng. Mbuhang)
