SURABAYA, Beritalima.com|
Kepala dinas peternakan Jatim Drh Wemmi Niamawati MMA menggalakan gerakan tanggap darurat berupa TOT (Training Of Trainner) kepada kepala dinas di 38 kabupaten kota se Jatim. Hal tersebut dilakukan agar penanganan terhadap penyakit menular yang menghinggapi hewan segera ditangani, sehingga bisa menekan kerugian akibat kematian hewan piaraan tersebut. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Wemmi kepada wartawan beritalima.com, Senin (17/2/2020).
“Untuk mengendalikan yang pertama adalah mengoptimalisasikan sumber daya manusia yaitu ada matic 2 indikator linear atau dokter hewan dan paramedik veteriner. Kemudian mengoptimalkan kerja puskeswan. Puskeswan adalah pusat kesehatan hewan di tingkat kecamatan. Ini yang memberikan pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan desa untuk memberikan konsultasi terhadap penyakit. Kemudian juga melakukan pembinaan pada kelompok itu yang kami Kuatkan pada awal tahun 2015-2016 yang akan dilatih selama 2 hari per Kabupaten 30 orang,”terang Wemmi.
Dinas peternakan Jatim juga memberikan pelatihan pengendalian penyakit melalui sistem kliring, sistem informasi kesehatan hewan nasional di 38 kabupaten kota. “Temuan yang pertama19 di tahun 2015. Sampai pertengahan 2016, 970 orang. 1 Kabupaten 30 orang, selama 2 hari. Kemudian yang 8 Kabupaten itu didanai sebagai pilot project Jawa Timur. Waktu itu 44, di tahun 2014 itu 4 Kabupaten didanai oleh APBD, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan. Itu saya pilih sebagai pilot project dibantu oleh pusat jadi dilatih oleh pusat dan kami akan kita implementasikan untuk replikasi terhadap angkatan kita semuanya dari APBD Provinsi Jatim,”lanjut Wemmi.
Wemmi menambahkan bahwa pelaporannya melalui sistem pemerintahan secara Real Time. Dan saat itu apabila ada kejadian penyakit saat itulah langsung direspon oleh petugas tersebut.
“Pengambil kebijakan akan tahu dari pusat, Provinsi sampai Kabupaten. Kepala Dinas, direktur Dirjen, semua tahu kalau di situ ada kasus kematian ayam atau burung itu melalui sistem,”sambung Wemmi.
“Tapi Alhamdulillah bisa. Memang di Jatim belum bebas terhadap flu burung. 34 provinsi se-indonesia itu hanya dua yaitu Papua dan Papua Barat. Dan papua yang yang tidak memiliki ternak unggas. Kalau di Jawa Timur ya itu tadi melaksanakan SDM Puskesmas. Kemudian kami juga membuat pelaporan secara Real Time di 38 Kabupaten Jawa Timur,”tegas Wemmi.
“Para tokoh atau kelompok itu dilatih melalui dana APBD. Kita intruksikan kepada Presiden dan kita bina semua breeding Farm atau pusat pembibitan unggas itu bebas kompartemen bulu burung. Jadi ada sertifikatnya kita kemudian yang ngeluarin sertifikat kompartemen,”tukasnya.
“Perusahaan dibidang trading itu sudah bebas kompartemen flu burung. Seperti itu merupakan salah satu persyaratan untuk Tata Niaga hewan dan produk hewan harus ada. Persyaratan bebas dan terikat, bebas penyakit pullorum, berak kapur, sertifikat itu yang ngeluarin Dinas Peternakan,”pungkasnya.(yul)
