JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Kabinet Kerja, Rudiantara menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Rudiantara dipilih Jokowi untuk memimpin perusahaan plat merah tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kemampuan selama ini.
Sebagai orang nomor satu di BUMN kelistrikan tersebut, kata anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, Rudiantara diminta Jokowi melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing PT. PLN (Persero).
Atas kepercayaan yang diberikan Jokowi sebagai Dirut PLN yang baru, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut dalam keterangannya kepada Beritalima.com di Jakarta, Senin (9/12) mengingatkan Rudiantara ada tiga pesan penting yang perlu menjadi perhatian dia.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut meminta Direktur Utama PLN yang baru harus fokus mengejar target realisasi proyek listrik 35.000 Megawatt (MW) yang dijanjikan Jokowi ketika kampanye menjelang Pilpres 2014.
Menurut Mulyanto proyek raksasa ini harus benar-benar diawasi dan dikawal secara serius agar tidak meleset dari target waktu yang ditentukan. Sebab sebelumnya Pemerintah menargetkan proyek 35.000 MW ini dapat selesai 2019. Namun, kenyataannya pemerintah meminta penyelesaian proyek itu diundur cukup jauh, yakni hingga 2028.
“Saya pikir Dirut PLN yang baru harus banyak melakukan pembenahan agar target yang sudah ditentukan dapat tercapai. Jangan sampai target yang sudah direvisi, direvisi lagi. Ini akan membuat citra PLN menjadi semakin terpuruk,” ujar laki-laki kelahiran Jakarta, 26 Mei 1963 tersebut.
Kedua yang harus menjadi perhatian serius Rudiantara menghitung ulang rasio elektrifikasi. Saat ini PLN mengklaim telah mencapai rasio elektrifikasi 98 persen seluruh Indonesia. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan PLN yang saat itu masih dipimpin oleh Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani ternyata data elektrifikasi yang disampaikan PLN belum bisa diverifikasi.
Soalnya, berdasarkan pantauan langsung para wakil rakyat yang membidangi energi dan sumber daya mineral di lapangan, masih banyak desa yang belum mendapatkan akses listrik dan penerangan.
“Data ini sangat penting. PLN jangan menyajikan data yang baik di kertas tapi dalam kenyataannya masih jauh dari yang disebutkan. Kami minta data rasio elektrifikasi ini dikaji ulang sehingga kita bias mendapatkan data yang valid,” tambah Mulyanto.
Hal lain yang menurut Mulyanto sangat penting untuk diperhatikan adalah validasi data jumlah pelanggan listrik golongan Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 volt ampere (VA) dan pelanggan Non-RTM 900 VA. Perbaikan data ini penting karena terkait dengan besaran jumlah subsidi listrik. PLN harus benar-benar melilhat kondisi pelanggan di lapangan. Bukan berdasarkan sampel atau survey.
“Data ini penting diperbaiki agar setiap pelanggan bisa mendapatkan haknya. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang sebenarnya masih layak digolongkan sebagai pelanggan penerima subsidi tapi malah tidak tercatat oleh PLN. Sehingga beban yang harus ditanggung menjadi lebih berat. Untuk itu kami meminta PLN harus lebih cermat mencatat kategorisasi pelanggan ini,” demikian Mulyanto. (akhir)
