Jakarta, beritalima.com – Ramainya Penataan Sarana dan Prasarana Wisata di Loh Buaya, Pulau Rinca TN Komodo, akibat Kepala Balai Taman Nasional Komodo kurang terbuka terhadap masyarakat sekitar, yang pada giliran muncul penafsiran yang berbeda dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pemerhati lingkungan sehingga menjudge bahwa pembangunan itu akan merusak habitat Komodo.
Kurangnya keterbukaan Balai TNK, Ir. Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tidak mau mengatakan bahwa ramainya TNK di media akibat kesalahan Balai Taman Nasional Komodo, sehingga dari kalangan Walhi NTT meminta agar penataan Sarpras Wisata di Loh Buaya, Pulau Rinca dihentikan.
“Kami minta ada keterbukaan termasuk balai dalam pengembangan itu (penataan sarpras TNK). Jadi tidak ada yang salah, saya hanya ingin mencari tahu,” terang Dirjen KSDAE, pada saat Media Briefing, yang digelar secara virtual yang dipusatsiarkan, di Media Center KLHK, pada Rabu (28/10/2020).
Dengan demikian Wiratno tidak peduli dengan sikap kritis WALHI, agar proyek penataan sarpras tidak dilanjutkan. Namun Dirjen lebih peduli pada penataan sarpras di Loh Buaya, Pulau Rinca TN Komodo yang telah dibuatkan grand designnya hingga selesai Juni 2021 nanti.
“Saya akan buka dialog publik disana dengan syarat agar temen – temen mao mendengarkan. Karena fakta – fakta lapangan yang saya ungkap berdasarkan evidende. Data lapangan, jumlah komodo berapa jumlah zonasi berapa, damoak dari qisata berapa, dan siapa yang mendapat manfaat dari wisata Komodo siapa,” ujar Wiratno yang didampingi Kepala Biro Humas KLHK.
Lanjutnya berdasarkan ramainya kritikan dari berbagai pihak, menurutnya dipersilahkan asalkan ada data dan informasi yang akurat tentang itu. Ia pun menegaskan bahwa dirinya merasa berterima kasih kepada semua pihak yang kritis terhadap pemerintah dan rencananya akan membuka dialog agar bisa berbagai informasi.
“Sementara pembangunan ini hanya Cipta Karya dan SDA sedangkan konsep pariwisata kita undang juga nanti untuk pemasarannya. Karena bangunan itu bagus sekali, terpadu dan tidak terpencar – pencar,” pungkasnya.
Saat ini kata Dirjen, publik tidak tahu tentang penataan sarpras loh buaya di pulau Rinca TN Komodo, menurutnya tidak ada pengusiran baik pengusiran masyarakat maupun pengusiran komodo.
“Kita mengharapkan Komodo tidak menjadi korban proses pembangunan itu, makanya Dirjen KSDAE turun ke lapangan,” harapnya.
Ditambahkan Wiratno, tidak sependapat dikatakan adanya pembangun Jurassic Park. “Dari mana mengatakan Jurassic Park Itu,” imbuhnya.
Reporter : Dedy Mulyadi
