JAKARTA, Beritalima.com– Ketika kampanye menjelang pemilihan presiden-wakil presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal membuat gebrakan pembangunan Indonesia dengan visi poros maritim dunia.
“Namun, kalau kita bandingkan dengan fakta yang ada setelah lebih 7 tahun Jokowi berkuasa kenyataan saat ini, tentu saja banyak muncul kekecewaan yang mendalam,” ungkap Pengamat Kemaritiman, Siswanto Rusdi di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/9).
Siswanto tampil sebagai pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan Tema ‘Meneguhkan Kedaulatan Maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penguatan Pertahanan dan Keamanan)’ bersama Wakil Ketua DPD RI, Letjen Marinir (Pur) Nono Sampono.
Siswanto menyebut, tidak adanya konsep dan landasan hukum yang jelas tentang visi membuat wacana Presiden Jokowi jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bakal sulit terwujud sebab poros maritim merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. “Namun, hingga kini kata orang Minang ‘Indak Jaleh‘ atau tidak jelas.”
Dikatakan, bila mau bicara poros maritim, harus melihat Peraturan Presiden (Perpres) No: 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024. Selain mendorong realisasi pembentukan Komponen Cadangan, Perpres itu juga menginginkan implementasi pertahanan di pulau-pulau besar.
“Jadi, doktrin pertahanan Indonesia masih terpusat di pulau-pulau besar ya, makanya Indonesia dijadikan Jokowi sebagai poros maritim dunia gak jelas,” kata dia.
Pada kesempatan serupa, Nono menyebutkan, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Hanya saja, sumber daya laut yang begitu luas dimiliki belum dikelola dengan baik untuk pendapatan negara. Bahkan kalau dikelola dengan baik, hasil laut Indonesia 10 kali lipat Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekarang sehingga kita tidak perlu lagi mencari utangan.
“Berbicara kemaritiman bukan hanya terkait pertahanan saja, tetapi juga masalah ekonomi karena di laut bukan hanya ada ikan, juga ada emas, sumber daya mineral, jasa kelautan, industri kelautan dan banyak lagi yang lain,” kata Nono.
Selamat ini, kata Mantan Komandan Korps Marinir TNI AL, sumber daya laut yang dimiliki Indonesia lebih banyak dimanfaatkan negara asing.
“Satu hal yang menurut catatan kita, laut kita ini bukan sering, tapi masih dimanfaatkan pihak lain atau negara lain. Artinya, kita punya laut tetapi orang lain lebih banyak memanfaatkannya,” kata dia.
Padahal kata Nono, negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya. Seperti AS, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman dan Australia. Mereka tidak pernah mengabaikan persoalan maritimnya. karena selain terkait masalah pertahanan, juga menyangkut ekonomi.
Nono menyebutkan, menurut data, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, belum bisa menembus angka 22 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Nono menyandingkan dengan Korea Selatan, Vietnam dan Thailand hampir 40 persen, Jepang 54 persen, China negara daratan, 48,6 persen.
Mengutip kajian Rokhmin Dahuri, Nono menyebutkan, kalau kekuatan maritim Indonesia dikelola dengan baik, bisa mendapatkan enam kali APBN. (akhir)
