MANADO, HIPMI Minahasa menggelar diskusi “Indonesia Masa Dulu, Masa Kini, dan Masa Datang”, di Manado, Selasa, 15 Maret 2022.
Diskusi menghadirkan narasumber Ketua Umum HIPMI Minahasa Hizkia R. Sembel, Tonaas Brigade Manguni Indonesia (BMI) Sulawesi Utara Jeffry Jerry Mea, Ketua GMKI Cabang Manado Combyan Lombongbitung, Ketua PMII Kota Manado Arya Djafar, dan Ketua BEM Fapet Unsrat Jecky Ismael.
Dalam diskusi, Hizkia Sembel mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini dibandingkan masa dulu mengalami perubahan dan pertumbuhan yang signifikan.
“Dari sudut pandang pengusaha bahwa sistem, aturan, dan formulasi yang diatur pemerintah Indonesia saat ini sangat memudahkan dan membantu kita sebagai anak muda untuk dapat berkarya serta mengembangkan bakat dan potensi yang kita miliki dalam dunia usaha,” ujar Hizkia Sembel.
Menurutnya, jika formulasi pemerintah belum tepat, maka orang seperti dirinya yang merupakan anak petani, anak yatim, mantan tukang ojek, dan buruh bangunan tidak dapat kesempatan untuk berkarya dan mengambil peluang dalam dunia usaha.
“Aturan pemerintah yang mengatur pengusaha wajib mengambil tenaga lokal telah sangat membantu masyarakat. Selain itu aturan Presiden melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatur investor untuk wajib menggandeng pengusaha lokal turut menggairahkan para pengusaha lokal,” ujarnya.
Berbicara masa depan Indonesia, mantan Koordinator GMKI Wilayah Sulut-Gorontalo ini menilai hal tersebut memang menjadi kekhawatiran masyarakat tentang the next leader apakah mampu berbuat seperti yang dirasakan rakyat sekarang ini atau tidak.
“Makanya tidak heran apabila terjadi riak-riak untuk penundaan Pemilu atau Jokowi 3 Periode. Bagi saya kita adalah negara demokratis jadi apabila rakyat berkehendak untuk Jokowi tiga periode silakan tempuh jalur konstitusional melalui amandemen UUD 1945,” kata Hizkia.
Para peserta yang hadir dalam diskusi ini berasal dari berbagai kalangan seperti aktivis mahasiswa, pemuda, ormas adat, hingga akademisi.
Pembicara lainnya, Combyan Lombongbitung menyatakan negara harus adil bagi seluruh masyarakatnya.
“Jangan sampai setiap isu atau penentuan sebuah kebijakan hanya melibatkan orang-orang di pusat saja. Rakyat di daerah pun punya hak yang sama terhadap sebuah kebijakan apapun di Negara ini,” ujar Combyan.
Menurutnya, selama berjalan sesuai konstitusi maka harus dikawal bersama, termasuk mengawal setiap kebijakan dan program-program Presiden Jokowi hingga tahun 2024.
Refli Bolang salah satu peserta diskusi mengungkapkan bahwa IKN Nusantara telah mulai dibangun oleh pemerintah saat ini dan memiliki target-target jangka pendek dan target panjang.
Sehingga, katanya, membutuhkan pemimpin ke depan yang mampu menjaga kontinuitas sehingga pembangunan IKN Nusantara maupun pembangunan lainnya dapat berjalan dengan baik, optimal, dan efisien.
“Sebenarnya jika rakyat berkehendak, kepemimpinan Jokowi bisa dilanjutkan, dan pembangunan di IKN Nusantara serta pembangunan di seluruh penjuru Nusantara akan terus berlanjut,” ujarnya.
Tampak hadir dalam diskusi, Ketum HIPMI Mitra, Ketum HIPMI Bitung, Ketum HIPMI Boltim, Ketum HIPMI Kotamobagu, Ketum HIPMI Sitaro, Pengurus DPW BMI Sulut, aktivis Cipayung, aktivis mahasiswa hingga akademisi.(RED)
