SURABAYA, beritalima.com – Di tengah pandemi Covid-19, angka stunting di Provinsi Jatim mengalami penurunan. Terhitung data tahun 2019-2021. Tahun 2019 stunting di Jatim sebesar 26,85 persen, tahun 2020 sebesar 25,64 dan tahun 2021 sebesar 23,5 persen.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Elestianto Dardak setelah mengikuti forum diskusi TP PKK dalam mendukung program Pemprov Jataim selama 3 tahun di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Rabu, (23/2).
Arumi Bachsin panggilan akrabnya tersebut menyebut berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), prevalensi atau faktor resiko stunting di Jawa Timur mengalami penurunan sejak tahun 2019-2021.
Arumi – sapaan akrabnya mengaku sulit menurunkan angka stunting di masa pandemi. Mengingat sebagian besar posyandu tutup, kader PKK dan tenaga kesehatan mengalami penyusutan.
Dijelaskan, berbagai langkah pun dilakukan PKK mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Jatim. Melalui pengoptimalan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga serta pelaksanaan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal, angka stunting dapat ditekan secara perlahan-lahan.
“Jadi ketika awal pandemi saya kira sulit menurunkan angka stunting. Tapi ternyata tidak. Penghargaan untuk tenaga kesehatan dan seluruh kader posyandu yang ikut berkontribusi di masa pandemi,” kata Arumi.
Menurut Arumi, stunting mendapat atensi dan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jatim dan TP PKK. Dari isu stunting, ada tiga program yang sudah dilakukan selama 3 tahun di masa kepemimpinan Khofifah-Emil untuk menurunkan stunting, yakni peningkatan ekonomi keluarga untuk pencegahan stunting dengan melakukan pengembangan wirausaha, sosialisasi pengoptimalan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga serta pelaksanaan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal.
“Pada intinya PKK menjadi mitra Pemprov Jatim untuk membantu sehingga mampu meringankan beban masyarakat terutama isu stunting, covid-19 dan permasalah perekonomian keluarga,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Arumi, dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan pengoptimalan B2SA sangat penting dilakukan untuk mengejar nilai gizi bagi ibu dan anak yang masih kurang, utamanya kepada ibu hamil yang berisiko tinggi atau Kekurangan Energi Kronis (KEK).
“Ini merupakan salah satu program yang menjadi bukti bahwa pentingnya pendampingan bagi ibu hamil di masa awal kehamilan hingga masa nifas,” jelasnya.
Pendampingan bagi ibu hamil yang masuk kategori Kekurangan Energi Kronis (KEK) telah dilakukan. Caranya, kata Arumi, memperbaiki energi dan gizi di masa kehamilan. Dengan demikian, mampu mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta mendapatkan bayi dengan ukuran berat badan lebih dari 2,5 Gr.
Pendampingan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), lanjut Arumi, dipantau dan dikawal oleh satu kader PKK desa atau kelurahan. Mereka memantau dan mendampingi mulai masa kehamilan hingga persiapan melahirkan. Sedangkan kader yang ada dipelosok desa, mencarikan tempat tinggal atau mencarikan fasilitas layanan kesehatan terdekat.
“Jadi, saat ibu melahirkan bayi tidak stunting di fasilitas layanan kesehatan terdekat,” tandasnya.
Forum diskusi tersebut dihadiri Direktur RSU Haji Surabaya dr Herlin Ferliana, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga dr Santi Martini, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi, Ketua TP PKK Trenggalek Novita Hardini Nur Arifin serta pesera forum diskusi secara online.
(red)
