TERNATE, beritala.com – Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Maluku Utara bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Malut, Kamis kemarin secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), nota kesepahaman tentang pencegahan terhadap paham radikal dan aksi terorisme di wilayah Maluku Utara.
Pertemuan kedua lembaga itu berlangsung di ruangan Vicon Kantor Dit Intelkam Polda Malut, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Jum’at (12/6/2020)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktorat Intelkam Polda, Kasubdit IV Dit IK AKP Zainal Saidiman, Kasie Yanmin Dit IK AKP Samsul Bahri Handjie, Kasubdit II Dit IK AKP Hendri Panit I Subdit IV Dit IK dan Ipda Suherman, Ketua FKPT Malut Mukhtar Adam, Sekertaris FKPT Hidayatussalam, Ketua Bidang Media Dan Humas FKPT Malut Gamal Marinyo, Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan Ali Lating, Ketua Bidang Peneliti Rusdin Alauddin, Bendahara FKPT Malut Nurkumala Rahman, Ridwan Kamarullah dan Fahrial Muhammad.
Direktur Intelkam Polda Malut, Kombes Pol Hadi Wiyono menyampaikan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua FKPT bersama ketua bidang FKPT Malut yang telah meluangkan waktu menyambangi kantor Dit Intelkam.
“Selaku Direktur Intelkam Polda Malut mengucapkan terima-kasih dan memohon maaf, bila mana dalam berjalannya acara ini ada kekurangan karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan,” sebut Kombes Pol Hadi Wiyono
Lanjut Hadi mengungkapkan, sampai saat ini wilayah Malut masih kondusif terhadap kegiatan-kegiatan teroris, namun kita jangan lengah, bisa saja kondisifitas yang sudah baik dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku teror dalam melakukan aksi amaliah.
“Melalui forum kegiatan ini merupakan sebuah langkah kongkrit pencegahan terhadap terorisme dan paham radikal yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Dit Intelkam Polda Malut bersama FKPT. Harapan kami kedepan FKPT dapat bekerjasama dengan baik dan saling memberikan informasi dalam rangka pencegahan dini,” terangnya
Sementara itu Ketua FKPT Malut Mukhtar Adam mengatakan, Covid-19 ada revisi-revisi anggaran pada FKPT, pihaknya belum mengetahui apa yang direvisi sedangkan program sudah dicanangkan akan tetapi menunggu revisi anggaran tersebut
“Pola program menggunakan zona tengah yaitu zona online dan alhamdulillah kita di Maluku Utara yang pertama menggunakan zona online. FKPT hanya ada di 32 provinsi dari 34 provinsi Se-Indonesia yang tidak ada FKPT hanya Provinsi Papua dan Papua Barat,” ucapnya Mukhtar
Ia menambahkan, pihaknya menemukan kajian paham radikal yaitu berada di kampus dan pintu masuknya berawal dari mahasiswa baru yang dimulai dengan pengkaderan.
“Alhamdulillah beberapa organisasi di kampus seperti HMI, IMM, PMII itu yang kita tahu semua cara pengkaderannya. Akan tetapi yang kita takut adalah organisasi yang pengkaderannya kita tidak tahu secara umum,” ungkapnya
“Saya berharap Dit Intelkam Polda Malut dengan FKPT dapat membuat skenario kerja sama dengan pihak kampus agar kita dapat memonitor organisasi kampus serta kajiannya,” tambahnya
Masih kata Muhktar, bukan hanya Paham radikal sebagai teror, isu penundaan haji bahkan yang lagi hangat adalah Covid-19 bisa di jadikan teror, Karena ada sekelompok orang yang mengambil kesempatan untuk menyudutkan suatu kelompok tertentu.
“Misalnya yang terjadi di Maluku Utara bahwa Covid-19 ini masuk dari Islam Jemaah yang datang dari luar. Sehingga terjadi opini di masyarakat bahwa mereka adalah dalang tersebarnya Covid-19 di Maluku Utara,” imbuhnya
Paparan isu strategis diatas Mukhtar berharap isu tentang kedamaian dan cinta tanah air dibangun kepada kelompok milenial dengan media sosial.
“Kita harus berdayakan kelompok milineal karena mereka mempunyai peran penting dalam penggunaan media sosial. Bila perlu kita gunakan Instagram, Twitter dan YouTube untuk mencapai tujuan kita bersama dalam rangka pengawasan dan pencegahan,” harapnya. [ IL Mansur ]/rdy
