JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, riset, teknologi, parawisata dan ekonomi kreatif, Djoko Udjianto menyayangkan pengurangan anggaran untuk mitra kerjanya.
Anggaran yang dukurangi diantaranya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti)
“Bagaimana potret pendidikan kita mau berubah kalau anggaran dikurangi terus. Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas bila dana pembangunan pemuda dikurangi. Apakah pemerintahan serius mengembangun SDM,” kata Djoko dengan nada bertanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
Dikatakan, indikator Dasar penyusuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 adalah peningkatan SDM. Namun, anggaran Kemenpora hanya Rp 1,4 triliun dan Kemendikbud Rp 34 triliun.
“Kemenpora merupakan kementerian yang sangat strategis. Kalau anggaran serta program hanya itu itu saja, saya pikir ini tidak bisa menjawab keiinginan presiden mengembankan dan meningkatkan SDM,” jelas politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.
Belum lagi, lanjut Djoko, kalau melihat peringkat perguruan tinggi Indonesia saat ini berada pada peringkat 600 di dunia. Dia prihatin melihat dunia pendidikan kita. Perguruan tinggi kita berada di urutan ke 600 di dunia.
“Jika disejajarkan dengan negara lain, pendidikan kita jauh sekali, ada di urutan 600 dunia. Dana riset dikurangi, jangan sampai kualitas kita tidak terarah,” laki-laki kelahiran Surakarta, 12 April 1959 tersebut.
Dikatakan, sesuai UU Indonesia memang memiliki anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Namun, dana tersebut tidak fokus kepada pendidikan di Kemendikbud dan Kemenristekdikti saja, tetapi terbagi kepada pendidikan serta pelatihan di kementerian dan lembaga lain.
“Mestinya anggaran 20 persen untuk pendidikan fokus hanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kemenristekdikti. kalau seperti ini terus potret pendidikan Indonesia tidak akan berubah,” jelas Djoko.
Untuk itu, anggota Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mendorong mitra kerjanya untuk terus memperbaiki RAPBN tahun 2020, sebelum disampaikan pada Nota Keuangan APBN oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus nanti. (akhir)
