Kabupaten Malang, beritalima.com | Di tengah polemik tentang penonaktifan 679.721 Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sejak 1 Agustus 2023 di Kabupaten Malang, Jawa Timur sehingga dengan begitu kartu BPJS Kesehatan tak berlaku lagi. Langkah itu diambil Pemerintah Kabupaten Malang, untuk menghindari defisit anggaran, karena dalam satu bulan tagihan yang harus dibayarkan membengkak hingga Rp 25 miliar.
Namun, di sisi lain melihat dari DPA RUP pada dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang ditemukan penganggaran perjalanan dinas yang jumlahnya cukup fantastis hingga Rp 16 Miliar lebih. Dengan jumlah senilai itu, sontak membuat terkejut kepala dinas kesehatan (Dinkes) Wiyanto Wijoyo.
“Coba hubungi sekdin ya, saya gak hafal. Dari mana itu kok kayaknya gak resmi dari dinkes. Biar Sekdin saja yang menjelaskan,” ungkap Wiyanto Wijoyo singkat saat dihubungi beritalima.com Minggu [6/8].
Sementara itu Pudji Hadi Prasetyo Sekretaris dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyampaikan secara rinci soal perjalanan dinas yang tercantum pada DPA tahun 2023.
“Perjalanan dinas pada dinas kesehatan yang tercantum pada DPA 2023, perjalaan dinas rutin senilai Rp 1,1 Milyar, perjalanan dinas program senilai Rp 7,2 Milyar sehingga berjumlah Rp 8,3 Milyar,” ungkap Pudji.
Pudji Menambahkan bahwa selain perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan, juga terdapat biaya perjalanan dinas pada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang hingga mencapai Rp 16 Miliar.
“Ada juga perjalanan dinas pada 39 puskesmas yg tercantum di DPA 2023 untuk perjalanan dinas program senilai Rp 16, 8 Miliar,” tandasnya. [Ndu/Red]
