JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong meminta Kementerian Agama meningkatkan jaminan perlindungan serta pelayanan yang terbaik buat jemaah Haji Indonesia.
Walau Ongkos Naik Haji (ONH) untuk musim haji mendatang tidak naik, kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini, itu jangan diasumsikan tak ada peningkatan pelayanan terhadap jemaah.
“Meski biaya tidak naik, tetapi pelayanan harus maksimal. Sebab ini bagian dari tanggung jawab negara dan juga DPR untuk memberi yang terbaik buat rakyat,” kata Ali.
Laki-laki kelahiran Flores, 11 Pebruari 1961 tersebut mengatakan, negara memiliki dana yang lebih dari cukup dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Sampai akhir tahun lalu, dana haji secara keseluruhan termasuk Dana Abadi Umat (DAU) mencapai Rp 113 triliun. Dengan angka sebesar itu, jelas Ali, bila ada kenaikan, itu masih dalam batas yang sangat wajar dan sangat rasional.
Mungkin saja tahun mendatang kenaikan atau bahkan penurunan biaya Haji bisa saja terjadi tergantung kemampuan pengelolaan anggaran BPKH.
“Komitmen yang kita bangun sekarang adalah untuk rakyat. Jemaah haji kita kebanyakan dari desa, buruh, tani dan nelayan sehingga ketidaknaikan ini sangat berarti sekali buat mereka,” tegas wakil rakyat dapil Banten itu.
Dikatakan, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama telah sepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019 rata-rata Rp 35.235.602. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari BPIH 2018.
“Di luar dugaan kita, hampir seluruh fraksi-fraksi sangat memberikan persetujuan tanpa ada tekanan psikologis maupun politis. Ini benar-benar menunjukkan kerja umat, kerja kebangsaan, sekaligus kerja ibadah yang kita lakukan bersama-sama,” puji Ali Taher.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengatakan, perekaman data biometrik dianggapnya merupakan titik rawan dalam penyelenggaraan ibadah Haji.
Perekaman biometrik tahun lalu berjalan lancar karena biometrik tidak menjadi syarat pembuatan Visa. “Kami minta, agar Kemenag mendesak Saudi Arabia agar pembuatan biometrik tak dikaitkan dengan visa sehingga semua yang sudah kita siapkan, itu bisa kembali baik seperti tahun lalu,” demikian Sodik Mudjahid. (akhir)
