Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tagih janji Kepolisian dan Presiden Joko Widodo yang akan membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak yang hingga kini belum juga diwujudkan.
”Mari kita bersama-sama menagih janji Kepolisian dan Presiden yang hingga kini belum juga membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, ”kata Ketua Panja RUU TPKS/Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dari Fraksi Nasdem dalam diskusi
Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS?, Selasa (26/7/2022) di Media Center DPR.
Menurut Willy, sekeras apapun dibuatkan Undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tapi kalau tidak ada implementasinya dan ditegakan hukumnya, akan sia-sia.
Legislator dari Jawa Timur ini memberi contoh Indonesia sudah memiliki beberapa Undang-undang yang didalamnya mengatur soal kekerasan seksual. Terakhir adalah Undang-undang Kekerasan Perempua. pada Perempuan dan Anak (TPKS) yang baru saja disahkan. Namun kasus kekerasan seksual masih saja bermunculan.
”Kurang kerasnya apa Undang-undang kita terhadap kekerasan seksual. Tapi kasus itu acapkali terjadi,’katanya.
Bahkan Presiden Joko Widodo sudah pernah minta agar pelaku kekerasan seksual pada anak (pedofil) dihukum kebiri. Tapi sampai sekarang belum ada satupun pelaku pedofil yang dikebiri.
”Sampai saat ini sudah ada 8 pelaku pedofil tapi belum juga dlakukan kebiri. Jadi kita bertanya apakah benar mereka mau dikebiri atau tidak, ”katanya.
Menurut Willy yang diperlukan saat ini adalah penegakan hukumnya. Undang-undang sudah bagus. Tapi soal penegakan hukunnya yang masih dipertanyakan.
Selain itu, lanjut Willy, diperlukan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat soal UU TPKS itu. Sosialisasi dan penyadaran ini dapat dilakukan melalui penayangan film atau sinetron.
”Narasi-narasi penyadaran kepada. Masyarakat harus terus kita bangun. Salah satunya narasi melalui film dan sinetron di televisi, ”katanya.
Sebab menurrut Willy, media sinetron atau film punya peran besar dalam penyadaran kepada masyarakat. ”Jangan yang ditayangkan itu sinetron-sinetron yang kurang bermutu dan tidak ada muatan edukaisnya, ”katanya. (ar)
