PADANG,beritaLima — Banyaknya keluhan masyarakat kota Padang terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU), membuat DPRD merasa perlu mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar memperhatikan kelayakan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Padang. Banyak PJU di sejumlah ruas jalan terlihat rusak dan tidak terawat.
Menurut Ketua DPRD Padang, Erisman, PJU merupakan hak masyarakat dan mesti dipenuhi oleh pemerintah kota karena telah memungut biaya penerangan jalan kepada masyarakat. Idealnya, masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban hendaknya mendapatkan haknya. Jangan sampai hak masyarakat terabaikan.
“Hendaknya masyarakat mendapatkan haknya karena telah memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, masyarakat juga diminta menjaga PJU jangan mempreteli kabel-kabel lampu. Kami mengharapkan masyarakat sama-sama menjaganya,” kata Erisman, Senin (21/11/2016)
Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara mengatakan hal senada yang juga menerima banyak keluhan masyarakat mengenai PJU ini. Ia menilai selama ini pihak PU kurang tanggap dengan hal itu, dengan alasan keterbatasan anggaran.
Menurutnya bila disinergikan dengan pengembangan wisata Kota Padang, tentu penerangan dikawasan wisata harus masuk dalam program prioritas. Dinas PU sebaiknya tidak hanya terpaku pada program betonisasi semata. Dinas PU harus bisa profesional dan totalitas, jangan hanya betonisasi, drainase saja, tapi PJU harus diperhatikan pula.
“Memang pengaspalan dan betonisasi itu harus, dan DPRD mendukung kinerja pemko dalam merealisasikan target betonisasi hingga akhir 2016 ini. Namun, kebutuhan warga kota tidak hanya pengaspalan atau betonisasi saja, penerangan jalan juga penting guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan, tindak kriminal atau menjadi tempat ajang mesum bagi anak- anak muda,” ujarnya.
Lambannya upaya perbaikan lampu jalan oleh Dinas PU Padang dirasakan sendiri oleh Politisi PDIP tersebut. Pengakuannya, dirinya pernah meminta satu unit lampu jalan untuk warga kota. Tiang sudah ada, tinggal melakukan pengecekan apakah lampu yang rusak dan harus diganti atau bagaimana. Namun, belum direalisasikan sampai saat ini. Ia berharap pihak PU tidak menunggu terjadinya kecelakaan dulu baru dilakukan perbaikan.
Ditambahkannya, perbaikan cendrung dilakukan ketika akan ada kegiatan kegiatan besar saja. Salah satunya saat ini dikawasan jembatan Siti Nurbaya yang saat ini sudah terlihat lampu- lampu menyala. Ia menilai perubahan itu karena akan adanya agenda besar pemerintah kota yaitu perhelatan Festival Ekonomi dan Budaya Antar Bangsa 2016, Investasi Malindo MBCC Asia di Kota Padang, Desember 2016 depan.
“Seharusnya perawatan lampu jalan terus dilakukan tanpa terkait dengan agenda kota. . Karena diketahui pada setiap pembayaran rekening listrik dari masyarakat sudah dipungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap kali membayar tagihan listrik. Untuk itu masyarakat harus mendapat umpan balik atas pajak yang sudah mereka bayar,” ungkapnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim juga memaparkan hal serupa. Penerangan jalan belum maksimal. Sementara Dinas PU sudah meminta dukungan penganggaran pada DPRD Padang. Selaku ketua komisi bidang pembangunan, pihaknya menyepakati untuk menganggarkan pada tahun depan. Diakuinya, penerangan harus segera diwujudkan. “Penerangan jalan adalah keharusan. Sampai saat ini masih belum sempurna,” ungkap Helmi.
(pdm/bim/rki).
