PADANG,beritaLima.com – Beberapa fraksi di DPRD Padang menolak dan mempertanyakan penambahan anggaran untuk kegiatan qasidah rebana yang awalnya Rp3,5 miliar dan meningkat Rp4,974 miliar hingga menjadi Rp8,474 miliar pada APBD Perubahan. Selain itu, anggota dewan juga menyorot anggaran untuk Perusda PSM serta tambahan anggaran untuk RSUD dr.Rasidin.
Anggota DPRD Padang Dian Angraini dari Fraksi Nasdem saat penetapan KUPA PPAS 2018, Sabtu (9/9/2017) mengatakan, dengan angka yang fantastis tersebut hanya untuk kegiatan qasidah rebana, ia minta Pemko meninjau kembali kegiatan tersebut. Karena, kegiatan tersebut tidak menggambarkan efesiensi yang sesuai dengan progul (program unggulan) walikota.
Ia menekankan, APBD harus memiliki arah yang signifikan dengan pembangunan serta sejalan dengan visi misi walikota. Sehingga, ujung dari pelaksanaan APBD adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan qasidah rebana ini secara rasional tidak sangat mendesak atau urgensi, kenapa harus ditambah lagi Rp4,974 miliar?Kegiatan qasidah seperti apa sehingga membutuhkan anggaran sebesar itu?” katanya.
Ia minta Pemko Padang untuk melihat peningkatan PAD per tahunnya dan program kerja dalam rangka peningkatan PAD tersebut.
Selain itu, terkait dengan Perusda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) harus ada kajian yang matang dalam rangka koordinasi bisnis yang dilakukan.
“Sehubungan dengan perencanaan awal pembangunan hotel, gedung parkir, dan transportasi massal, Fraksi Golkar Bulan Bintang dalam hal ini menolak. Kami mengusulkan agar Perda Perusda direvisi,” tambahnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa dari Fraksi PPP. Dia mempertanyakan terkait penganggaran lomba qasidah rabana yang dianggarkan sebanyak Rp8,474 Miliar yang muncul dalam KUPA- PPAS 2017. Ia heran, lomba seperti apa yang menelan dana hingga miliaran rupiah tersebut.
“Lomba apaan tuh pak ..mau sekalian kumpulin simpati massa dan dapatin Penghargaan Guiness Book Of Record lagi ya pak..huufss ??” kritikan itu disampaikan dalam akun Facebook nya.
Ia juga menyindir sifat pemerintah yang sering mengeluhkan anggaran yang terbatas. Sementara, anggaran untuk BUMD (Perusda PSM) yang belum jelas kegiatannya diajukan sekian miliar. Begitu juga RSUD dr.Rasidin hampir Rp63 miliar untuk anggaran tambahan saja. Kemudian, tanah untuk kantor Satpol PP juga sudah dibeli Rp32 miliar.
“Banyak anggaran lainnya yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Padahal, masalah banjir, tidak tertangani dengan baik. Contohnya saja, banjir dimana-mana sekarang ini,” ungkapnya.
(rki)
