MADIUN, beritalima.com- Setelah melalui tahapan persidangan, akhirnya Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun, Jawa Timur TA 2019 resmi disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan bersama Bupati terhadap Raperda pertanggungjawaban kinerja anggaran Bupati Madiun TA 2019, Kamis 30 Juli 2020.
Pengesahan produk hukum definitif Kabupaten Madiun ini ditandai dengan penandatanganan naskah Perda oleh Bupati dan pimpinan DPRD disaksikan 37 anggota yang hadir, serta oleh Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto beserta pimpinan OPD. Setelah ditandatangani, Perda tersebut oleh Ketua DPRD Fery Sudarsono diserahkan kepada Bupati Madiun.
Sebelumya, salah satu anggota dewan, Miftakul Huda, membacakan laporan Badan Anggaran DPRD dalam rangka pembahasan Raperda Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Madiun TA 2019.
Yakni, anggaran belanja direncanakan sebesar Rp. 2.106.849.210.272,10 direalisasikan sebesar Rp. 1.948.311.491.127,57 atau tercapai sebesar 92,48 persen. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 172.122.584.669,26 telah direalisaikan Rp. 172.034.096.691,26 atau sebesar 99,95 persen.
Sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 7.000.000.000,-. telah direalisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- atau tercapai 71,43 persen.
Dengan demikian, secara ringkas, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.947.016.775.096,37 bila dihadapkan dengan realisasi belanja Rp. 1.948.311.491.127,57, maka terdapat realisasi defisit sebesar Rp. 1.294.716.031,20,. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 172.034.096.691,26, bila dihadapkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp. 167.034.096.691,26.
Atas realisasi defisit Rp. 1.294.716.031,20, dan kelebihan realisasi pembiayaan netto Rp. 167.034.096.691,26, kata Miftakul Huda, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 165.739.380.660,06. Terkait SILPA ini, secara gamblang telah dijelaskan oleh Bupati Madiun melalui jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi pada sidang sebelumnya.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, mengatakan, setelah ini, ada beberapa agenda mendesak. Diantaranya, perubahan APBD TA 2020 dan APBD TA 2021.
“Menyikapi atas informasi terkait APBN yang akan berdampak pada APBD, khususnya penurunan sumber dana dari pusat yang berasal dari dana transfer, dan menyikapi perubahan regulasi yang sangat cepat pada tahun berjalan serta yang akan datang,” kata H. Ahmad Dawami.
Selain itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dirumuskan bersama antara ekskutif dan legislatif. Diantaranya tindaklanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jatim terhadap pemeriksaan laporan keuangan TA 2019.
“Penganggaran program dan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku yang mengarah kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai visi misi yaitu aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak,” tuturnya.
Kemudian, pengamanan dan penatausahaan aset daerah untuk mendukung kinerja Pemkab Madiun.
“Peningkatan PAD setelah terdampak covis 19 dan pengalokasian anggaran untuk penanganan dampak covid 19 yang meliputi bidang kesehatan, sosial dan ekonomi,” pungkasnya. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (kiri), H. Fery Sudarsono (kanan) atas.
