SAMPANG, beritalima.com| Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sampang, Bupati Sampang H.Slamet Junaidi, Senin (8/4/2019) menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018.
Selain dihadiri Bupati Sampang, turut hadir dalam acara tersebut, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) serta ketua pengadilan setempat.
Dalam rapat yang dipimpin wakil ketua DPRD H.Fauzan Adima, Bupati Sampang dalam pidato penyampaian LKPJ mengungkapkan, LKPJ akhir tahun anggaran 2018 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah.
“Sudah menjadi kewajiban Bupati sebagai kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ dalam setiap tahunnya.”
Sementara itu, H.Sahid selaku ketua pansus LKPK menyampaikan, ada 12 point garis besar diantaranya pemerintah harus membuat data base kemiskinan, perkembangan penduduk miskin sehingga memudahkan pihak kecamatan dan desa dalam melakukan penanggulangan kemiskinan berdasarakan lokasi yang dibutuhkan.
Dari beberapa point yang disampaikan, ada satu point yang perlu disikapi srius oleh Bupati, yakni penyelesaian pembangunan jembatan sreseh – pengarengan (SREPANG) yang sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan dalam pekerjaannya.
“pembebasan lahan walaupun sudah dianggarkan dalam DPA pada dinas PUPR, sampai saat ini masih belum maksimal, Bupati harus mendorong OPD agar lebih serius lagi dalam penyelesaian pembangunan Serpang,” tutur H. Sahid. [FA]
