KUPANG, beritalima.com – Kapolda NTT Irjen Pol. Johni Asadoma, memimpin upacara serah terima jabatan Pejabat Utama (PJU) Polda NTT dan lima Kapolres.
Upacara serah terima jabatan Irwasda Polda NTT, Dirkrimsus Polda NTT, Kapolres Sikka, Kapolres Ende, Kapolres Flotim, Kapolres Rote Ndao dan Kapolres Sabu Raijua dilaksanakan di Rupatama Polda NTT, Jumat (14/7/2023).
Tampak hadir juga Ketua Bhayangkari Daerah NTT Ny. Vera Cristina Sirait Asadoma, dan pengurus Bhayangkari Daerah NTT serta Pengurus YKB Daerah NTT.
Adapun pejabat yang diserahterimakan, yakni Irwasda dari Kombes Pol Zulkifli, kepada Kombes Pol I Made Sunarta, kemudian jabatan Dirreskrimsus dari Kombes Pol. Mochammad Yoris Maulana Yusuf Marzuki, kepada Kombes Pol Kaswandi Irwan.
Selanjutnya lima Kapolres yakni Kapolres Sikka dari AKBP Nelson Filipe Dias Kuintas, kepada AKBP Hardi Dinatah, Kapolres Ende dari AKBP Andre Librian, kepada AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, Kapolres Flotim dari AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, kepada AKBP I Nyoman Putra Sandita.
Kapolres Rote Ndao dari AKBP I Nyoman Putra Sandita, kepada AKBP Mardiono, dan jabatan Kapolres Sabu Raijua dari AKBP Jakob Seubelan, kepada AKBP Paulus Naatonis.
Dalam sambutannya, Kapolda NTT, mengatakan, pembinaan karir merupakan salah satu bagian dari dinamika dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Salah satu bentuk pembinaan karir dalam tubuh Polri sebagai organisasi yaitu dengan adanya mutasi jabatan.
“Mutasi tersebut merupakan bagian dari “tour of duty” yang secara rutin dilaksanakan untuk penyegaran, memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap anggota Polri sesuai dengan kompetensinya berdasarkan aturan dan kebijakan serta kebutuhan organisasi Polri”, ucap Kapolda NTT.
Orang nomor satu di Polda NTT juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat lama yang selama ini telah bekerja dengan penuh semangat serta tulus dan ikhlas serta memberikan kontribusi dengan membantu kemajuan institusi, khususnya menjaga stabilitas kamtibmas agar tetap kondusif di wilayah hukum Polda NTT.
“Begitu juga dalam memberikan pelayanan prima kepolisian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap polri di Polda NTT. Saya berharap semangat juang dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui institusi Polri dapat dilaksanakan dan ditingkatkan pada tempat tugas yang baru”, ucapnya.
“Begitu juga dengan ibu-ibu Bhayangkari yang selama ini mendampingi suami di tempat tugas dan berperan aktif dalam organisasi banyak bhayangkari mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras dan kontribusinya dalam mengelola dan memajukan organisasi bhayangkari serta mendukung pelaksanaan tugas suami”, tambahnya.
Kepada pejabat baru, Jenderal Bintang Dua juga mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan tugas sesuai dengan amanah jabatan yang baru saja diterima.
Dikatakannya bahwa saat ini akan melaksanakan pengamanan terhadap agenda kegiatan nasional yaitu pengamanan pesta demokrasi pemilu 2024 dimana pentahapannya sudah berjalan.
Mulai pengamanan dalam masa kampanye pemilu pada bulan November 2023 sampai dengan Februari 2024 dimana pemilihan DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak.
Kemudian pengamanan menjelang Natal dan tahun baru termasuk ketersediaan bahan pokok pada bulan desember 2023, pengamanan pergantian tahun baru 1 Januari 2024, dan pengamanan masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan pada libur natal dan
pergantian tahun baru (arus mudik dan arus balik).
Kapolda NTT juga menerangkan bahwa beberapa lembaga terpercaya melakukan survey dan telah merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
“Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tanggal 20 — 24 juni 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap polri sebesar 76,496. Kurang dari setahun Polri bisa memulihkan citranya yang tentunya hal ini dapat dicapai dengan kerja keras seluruh personel Polri”, terangnya.
Dengan ditunjuknya Kapolri oleh presiden sebagai pelaksana harian satgas TPPO nasional yang sebelumnya diemban oleh menteri PPA, maka Polri harus lebih aktif bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di wilayah hukum masing-masing.
“NTT merupakan daerah penyumbang terbanyak korban TPPO meninggal dunia yang cukup tinggi. Terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah korban TPPO yang meninggal dunia sebanyak 401 orang. Pada 2023 terhitung dari bulan januari hingga mei, jumlah pekerja migran indonesia (PMI) yang dipulangkan dalam keadaan tak bernyawa sudah mencapai 56 orang.
Oleh karena itu seluruh Polres jajaran agar melakukan pengungkapan kasus TPPO di wilayahnya masing-masing” pintanya.
Kapolda juga meminta kepada seluruh anggota untuk bersama-sama dan bahu membahu untuk mempersiapkan rencana pengamanan, sarana dan prasarana, serta yang tak kalah pentingnya adalah memetakan seluruh kerawanan dan potensi gangguan yang ada untuk menentukan cara bertindak dilapangan guna pencegahan maupun penanganannya.
kepada pejabat baru, Kapolda juga berpesan untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat.
“Mari kita tetap menjaga kepercayaan publik terhadap polri dan terus kita tingkatkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena sejatinya tugas polisi di seluruh dunia adalah “70 serve and to protect”, ujarnya.
Diakhir arahannya, Kapolda juga memberikan beberapa penekanan kepada para Kapolres agar mempedomani.
“Kapolres harus dapat memberi warna baru dalam pelaksanaan tugas dan memahami semua permasalahan internal yang terjadi serta kedepankan kegiatan pencegahan, preemtif dan preventif dengan memaksimalkan peran bhabinkamtibmas”, tuturnya.
Jalinan soliditas dan sinergitas polisional, khususnya dengan pemerintah daerah, satuan TNI dan elemen masyarakat, baik pada tataran strategis, tataran taktis maupun tataran operasional.
“Kuasai kondisi daerah dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya serta lakukan pendekatan yang humanis dalam meraih simpati masyarakat dan tingkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat, kehadiran yang bukan hanya sekedar keberadaan fisik semata, tetapi dapat memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, tandasnya. (*)
