KEPULAUAN SULA,beritaLima,com || Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi demontrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula
Pantauan media ini, Selasa (18/7/23), awalnya puluhan masa aksi tiba di kantor DPRD dengan membawa sejumlah tuntutan terkat dugaan kasus pencurian limbah skrep (Besi Tua) Eks PT. Barito Pasifik Timber Grup di Desa Falabisahaya serta Pengelolaan dana Haji 2023 dan anggaran Festival Tanjung Waka ke – DPRD agar dapat menjawab
Serta hak – hak masyarakat yang di babat habis Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dan H. Saleh Marasabessy.
Salah satu masa aksi Raski Soamole, menegaskan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Sula dalam setahun di masa kemimpinan Bupati Ningsi hanya difokuskan pada kegiatan serimoni dan keluar Daerah, “kata Raski dalam orasinya di Gudung Perlemen itu, Selasa (18/7/23)
Menurutnya, pengelolaan anggaran seperti ini akan berdampak negatif pada kebutuhan masyarakat. Olehnya itu, masalah ini menjadi perhatian serius DPRD agar tidak terjadi proses pencucian uang (Money Laundri).
Selain itu, DPRD Kepulauan Sula memiliki fungsi yang di atur dalam regulasi, hak legislasi, terkait dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, memiliki kewenangan dalam pengawasan anggaran daerah dan pengawasan mengontrol pelaksanaan Perda,”sambungnya.
Sejumlah masalah yang disodorkan ke DPRD sebagai lembaga pengawasan seperti, alan Manaf-Fuata, jalan Capalulu-Kaporo, jembatan Waigai-Fuata dan pemberhentian sejumlah Kepala Desa serta mengevaluasi kinerja Kabag Kesra, Idham Umamit yang dinilai buruk dalam pengelolaan dana Haji.
“Mereka juga mendesak DPRD agar menggunakan hak angket dan interplasi untuk memberhentikan Bupati Fifian Adeningsi Mus, karena dinilai gagal menjadi pemimpin rakyat, ”tegasnya. [dn]
