Jakarta, Kamis(11/4) telah terjadi penggrebekan oleh Relawan 02 dan dari hasil pengerebekan di temukan surat suara yang diduga telah tercoblos yang beralamat di Selangor, Malaysia.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di sana mendapati temuan ini dan melapor ke Panwaslu, informasi didapatkan sekitar pukul 12.00 wib yang lalu, “saya langsung mendatangi lokasi yang katanya ada surat suara tercoblos itu,” kata Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara ketika dimintai konfirmasi oleh media (11/4/2019).
“kalau kejadian ini benar terbukti, itu menandakan ada indikasi kecurangan dalam pilpres dan pileg 2019”,ujar Wibisono ketua Pendiri Garda PAS dan pembina LPKAN indonesia yang ikut mengomentari atas pertanyaan media di jakarta (11/4/2019).
Pedahal menurut jadwal pencoblosan di TPS yang ada di kota-kota di Malaysia baru akan dilakukan pada hari Minggu(14/4) yang akan datang, kata Wibi.
Sejumlah surat suara dibungkus dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam dan kantong-kantong tersebut diletakkan di sebuah ruko yang ada di Bangi, Selangor, tambahnya.
Menurut Yaza, ketua Panwaslu Kuala Lumpur, dalam surat suara tersebut telah tercoblos untuk pasangan calon 01. Tak hanya itu, surat suara juga sudah dicoblos di kertas salah satu anggota legislatif.
Selain itu surat suara anggota legislatif dari salah satu Partai No 2 inisial DV dan No Urut 3 inisial A juga sudah tercoblos.
Dalam pengakuanya tenaga yang dibayar mengaku menerima upah 50 sen ringgit malaysia, satu orang bisa mendapatkan upah per hari antara 200 hingga 600 ringgit, berarti satu orang tenaga mencoblos 50 hingga 300 kertas suara.
Dalam satu ruangan mereka berjumlah 5 hingga 10 tenaga pencoblos kertas suara. Hingga berita ini diturunkan warga masyarakat masih melanjutkan penggerebekanya di dampingi Panitia Pengawas Pemilu Malaysia.
Saya sangat menyayangkan atas peristiwa ini. Dan kalau saja hal ini benar terjadi, berarti apa yang menjadi dugaan masyarakat pada pilpres 2019 semakin nyata.
Saya berharap Aparat hukum yang berwernang di Malaysia-Panwaslu serta KPU dan Bawaslu segera melakukan penindakan atas temuan ini,agar masyarakat pemilih tidak khwatir terjadi kecurangan ditempat lain,saya sebagai pembina LPKAN pernah membuat PETISI ke KPU bersama 400 elemen masyarakat untuk pemilu Luber dan Jurdil, tapi sampai saat ini KPU pun hanya diam disaat Presiden Jokowi tidak cuti selama kampanye, pungkas Wibi. (***)
