BANGKALAN, beritalima.com- Untuk mendukung gerak cepat implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Harun Al Rasyid roadshow ke bupati Bangkalan, Madura, Kamis 13 Pebruari 2020.
Terkait Perpres tersebut, Bupati Bangkalan memaparkan banyak hal. Termasuk BPWS ( Badan Pengembangan Wilayah Suramadu), juga menyinggung jalan penghubung antara jalan kembar Socah menuju Akses Suramadu yang sampai saat ini masih berjalan kurang lebih tiga kilo meter.
“Saya meyanyangkan BPWS belum memiliki pimpinan definitif, BPWS sampai saat ini belum ada kordinasi dengan saya, selaku Bupati Bangkalan, hanya sampai Bappeda, saya diundang BPWS hanya pada saat pencairan,” terang Bupati Bangkalan, Ra Latif.
Disinggung terkait Perpres, Ra. Latif menjelaskan, jika Pemkab Bangkalan sementara ini dianggarkan 14 % dari 46,959 T.
“Saya berusaha meminta 50 % Namun belum terlaksana,” ungkap Ra. Latif.
Disinggung anggaran BK Provinsi terkait pembebasan jalan kembar menuju peti kemas Tanjung piring Kecamatan Socah, menurutnya masih ada kendala.
“Kendalannya adalah lahan milik Perhutani, sementara ini sisa anggaran masih di Kas Umum Daerah Bangkalan, setiap tahun kami laporkan,” imbuhnya.
Sementara ini, lahan masyarakat akibat penlok ini dirasa menggantung.
“Kasihan warga sendang dan socah dijual atau dibangun tidak bisa,” ketua LSM Basmala, Bahrul Ulum, menyikapi,
“Kami meminta Bupati mengusahakan segera dibeebaskan. Masyarakat pemilik lahan terkatung katung. Kalau anggaran 30 M tidak cukup, lebih baik minta lagi ke Pusat, atau paling tidak Perpres No. 80 / 2019 bisa dimanfaatkan. Kalau dibiarkan begini merugikan masyarakat. Tapi jangan sampai anggaran 30 M disulap menjadi anggaran Perpres No. 80 /2019,” tawanya dengan nada ketidak seriusan.
Harun AL Rasyid, mensupport langkah Bupati Bangkalan dalam menyambut Perpres No. 80 / 2019 agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Bangkalan.
“Bangkalan adalah ujung tombak Madura. Bangkalan adalah citra Madura. Kami akan kordinasi dengan Rektor UTM ( Universitas Trunojoyo Madura) tokoh central dan ulama, untuk membantu bupati. Kami akan kordinasi terkait kesulitan lahan Perhutani, bagaimana bisa menjadi titik temu atau jalan keluar yang baik. ini adalah PR kita semua,” ungkap Harun AL Rasyid Putra. (Red).
