JAKARTA, Beritalima.com– Di tengah wabah virus Corona (Covid-19) sudah melanda 34 provinsi dan lebih dari 260 kabupaten/kota di tanah air, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang masyarakat mudik Lebaran 2020.
Namun, senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur tersebut mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak.
Menurut LaNyalla, kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik. Kebijakan itu tepat di tengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan, termasuk Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.
“Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” kata LaNyalla, Rabu (22/4).
Menurut laki-laki kelahiran Jakarta, 10 Mei 1959 tersebut, mereka yang tidak bisa mudik tetapi menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus mendapat prioritas guna tetap dapat bertahan hidup di kota. “Ini menyangkut kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urai dia.
LaNyalla menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat. Dia yakin, larangan ini tak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga karena di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan.
“Dengan begitu, lebaran di kampung tidak akan di isi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi,” papar peraih 2,2 juta suara pemilih itu.
Dengan diterapkanya larangan mudik, lanjjut LaNyalla, pemerintah diminta gencar menyosialisasikan keputusan tersebut. Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi, serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya. (akhir)
