JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan&Teknologie (Iptek) serta Lingkungan Hidup, Dr H Mulyanto mendukung rencana penggunaan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Sebelum dilakukan penggantian, Pemerintah bakal memperkenalkan DME lebih dahulu kepada publik. “Rencana itu harus diuji secara menyeluruh, termasuk aspek keekonomiannya,” ungkap Mulyanto dalam keterangan kepada Beritalima.com, Rabu (9/12) siang.
Pemerintah, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut, harus menghitung dengan cermat semua aspek produksi, distribusi dan konsumsi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat penggantian ini.
“Substitusi LPG dengan DME sebagai hasil gasifikasi batubara adalah langkah strategis yang harus dihitung secara teliti aspek keekonomiannya agar upaya meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG dapat terwujud dan tidak menambah beban anggaran dari APBN,” jelas Mulyanto.
Ditambahkan pemegang gelar Doktor Nujlir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang tersebut, kajian aspek keekonomian pemanfaatan DME ini sangat penting. Pemerintah harus bisa menjamin harga DME dapat bersaing dengan harga LPG, termasuk juga juga harga gas alam (LNG). “Kalau harga DME lebih mahal, ini akan menyulitkan kita dan menekan APBN semakin kuat.”
Dikatakan, sesuai UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, proyek hilirisasi minerba ini akan dikenakan royalti 0 persen. Artinya, potensi penerimaan Negara dari proyek gasifikasi batu bara ini adalah ‘zero rupiah’. “Ini kan semacam subsidi hulu. Di hilir akan terjadi pengalihan subsidi Pemerintah dari subsidi LPG menjadi subsidi DME, khususnya untuk pengguna gas LPG 3 kg, ini artinya double subsidi.”
Begitu juga bila harga DME lebih mahal dari LPG, bakal muncul subsidi level ketiga (triple subsidi), yakni selilish antara harga DME dibanding LPG. “Ini tentu tidak kita inginkan. Karenanya hitung-hitungan keekonomian proyek DME ini harus diprioritaskan,” tegas Mulyanto.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah melalui Badan Litbang Kementerian ESDM mengenalkan program substitusi LPG dengan DME. Pemerintah meyakini penggunaan DME ini akan memberikan nilai tambah yang lebih luas terhadap negara.
Pemanfaatan DME diperkirakan meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor LPG. Dengan penggunaan DME, akan menekan impor LPG hingga 1 juta ton per tahun, dengan kapasitas produksi DME 1,4 juta ton per tahun. Dengan DME Pemerintah dinilai akan menghemat cadangan devisa hingga Rp9,7 triliun per tahun dan Neraca Perdagangan hingga Rp 5,5 triliun per tahun. (akhir)
