JAKARTA, Beritalima.com– H Johan Rosihan ST mendukung rekomendasi Komite Warisan Dunia (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) agar Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo karena berpotensi mengancam kelestarian Kawasan.
Atas rekomendasi itu, ungkap Johan kepada Beritalima.com, Jumat (13/8) siang, Pemerintah pimpinan Presiden Jokowi harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur dan memastikan agar kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo sebagai situs warisan dunia.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo.
Soalnya, kata anggota Komisi IV DPR RI membidangi, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Lingkungan Hidup ini, masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur itu dapat memberikan manfaat lebih banyak buat masyarakat dalam serta sekitar lokasi wisata alam.
“Saya meminta Pemerintahan Jokowi memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep wisata berkelanjutan dan penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia,” papar wakil rakyat Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Johan juga meminta pemerintah agar memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa sehingga menyebabkan berkurangnya ruang public dari 14,35 menjadi 3,45 hektar, sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 Hektar.
“Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia,” tutur Johan.
Johan juga mempertanyakan rencana pemerintah yang mau menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium tanpa ada kejelasaan konsep dan strategi pengelolaannya sebagaimana yang juga dipersoalkan UNESCO bahwa indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal.
“Atas hal ini, saya menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam serta sekitar Kawasan konservasi itu,” urai Johan.
Pemerintah juga diingatkan agar memperhatikan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan konservasi, perlindungan dan pengawasan dalam Kawasan mengingat taman nasional Komodo 170.300 hektar, saat ini hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang. “Perlu dukungan untuk produk kerajinan, peningkatan kapasitas pemandu wisata lokal dan peningkatan program bantuan ke masyarakat sekitar Kawasan Komodo.”
Ketua DPP PKS ini juga mengungkapkan Taman Nasional Komodo punya daya tarik hewan Komodo dan landscape yang unik serta memiliki daya tarik ekosistem lautnya yang khas, didukung diving dan snorkeling di 23 lokasi.
“Jadi, perlu keseriusan Pemerintahan Jokowi agar profesioanl mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dari kegiatan wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai warisan dunia,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
