JAKARTA, Beritalima.com— Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan kondisi perairan Selat Sunda khususnya di sekitar Gunung Anak Krakatau.
Bahkan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat bincang-bincang dengan TVOne, Selasa (25/12) pagi mengatakan, pihaknya segera melakukan meninjau dari dekat aktivitas gunung api teraktif di dunia tersebut melalui udara.
“Kami bakal memantau dari udara aktivitas Anak Krakatau dengan heli bantuan Panglima TNI. BMKG ingin pastikan kondisi faktual di lapangan karena kemarin kami ke sana tetapi terpaksa balik lagi karena abu menerpa pesawat,” kata Dwikorita.
Selain terus melakukan pemantauan, BMKG juga bakal terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memetakan potensi bencana.
“Koordinasi sudah kami lakukan dan antisipasi tsunami tidak hanya di Selat Sunda, Palu dan lainnya juga. Itu kami antisipasi terus, dan kami tambahkan instrumen, itu kami siapkan dan sudah ada,” jelas Dwikora.
Perempuan kelahiran Yogyakarta, 29 Maret 1974 itu tidak menapik masalah koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi bencana masih perlu diintensifkan. Berkaca pada peristiwa tsunami Banten, dimana penyebab tsunami berbeda dari yang biasanya terjadi, yakni diawali dengan gempa tektonik.
Tsunami Banten, kata Dwikorita, terjadi karena adanya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Domain pemantauan aktivitas vulkanik ada pada PVMBG.
Sedangkan instrumen BMKG hanya mampu mendeteksi peristiwa tektonik. Sedangkan tsunami di Selat Sunda terjadi karena peristiwa vulkanik.
“Sensor gempa kita yang di Selat Sunda itu berfungsi dengan baik, tapi sensor itu mendeteksi kalau ada gempa (tektonik), sebelum tsunami kita deteksi dengan sensor tersebut. Nah yang (tsunami) kemarin itu mestinya sensor gempa vulkanik,” ungkap Dwikora.
Belajar dari kasus tsunami Banten, lanjut perempuan berhijab ini, BMKG perlu mengintegrasikan sensor gempa tektonik dengan vulkanik sehingga mampu mendeteksi semua potensi bencana yang kemungkinan terjadi.
Menurut dia, saat ini tidak penting memperdebatkan kewenangan siapa dalam hal deteksi bencana. Baik BMKG, PVMBG dan BNPB punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari bencana.
“Gunung kan sebenarnya bukan tupoksinya BMKG. Namun, kami dari BMKG bekerja sudah tidak berpikir apakah itu tupoksi atau tidak, yang penting bagaimana kita berusaha memamimalisir korban bencana,” demikian Dwikorita Karnawati. (akhir)
