JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan, Dr Hj Anis Byrwati mengatakan, ekonomi Islam menjadi altrrnatif untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia seperti saat ini.
“Menghadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, nilai-nilai kebersamaan sangat penting. Nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemic. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi,“ kata Anis.
Itu diungkapkan ketika menjadi nara sumber utama pada acara Obrolan Awal Semester (Obras) Pascasarjana Universitas Yarsi yang digelar virtual dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pekan ini.
Selain Anis, tampil sebagai pembicara dalam acara ini Dr Irwan Santosa dan Harliansyah. Acara dibuka Direktur Sekolah Pascasarjana Yarsi, Prof Dr Tjandra Yoga Aditama. Obras ini diikuti lebih dari seratus orang.
Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI membawakan topik ‘Pandemi Covid 19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi’. Pada kesempatan itu, Anis mengutip sejumlah data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Badan ini mencatat Agustus 2020, penduduk Indonesia yang terkena dampak Covid-19 mencapai 29,12 juta dengan porsi 14,28 penduduk Penduduk UsiaKkerja (PUK).
Pekerja yang menganggur karena Covid-19 mencapai 2,56 juta jiwa. Dari jumlah itu, 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020. Yang tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwa. Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja mencapai 24,03 juta jiwa.
Selama Agustus 2020, provinsi yang mengalami lonjakan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di atas lonjakan nasional adalah DKI (4,41 persen, Bali (4,06%), K (2,84%), Banten (2,53, Jabar (2,42%), Jateng (2,04%) dan Jatim (2,02%). Lonjakan TPT nasional mencapai 1,84%.
Pada kesempatan itu, Anis juga menguraikan data BPS yang menegaskan, Covid-19 telah terjadi peningkatan angka kemiskinan. Persentase warga miskin September 2020 mencapai 10,19 persen yang berarti ada kenaikkan dibanding tahun sebelumnya.
Jumlah penduduk miskin September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa, naik dari tajam dibanding tahun sebelumnya. Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020. Data terbaru (Maret 2021) menunjukkan kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen.
Dengan data yang mencerminkan keterpurukan ekonomi di atas, Anis menegaskan, alokasi anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai. Namun, kinerja pemerintah belum optimal. Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN 2020 yang sangat besar, Rp 245,59 triliun.
Ini menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2020 menjadi Rp388,12 triliun. Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan sosial Rp 153,86 trilun, Kesehatan Rp 193,93 trilun, insentif usaha Rp 62,83 trilun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 trilun dan untuk program prioritas Rp 117,04 trilun. (akhir)
