JAKARTA, Beritalima.com– Kabinet Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja diisi enam menteri plus wakil menteri. Kabinet hasil perombakan atau reshuffle ini diharapkan presiden dapat membantunya membawa Indonesia lebih maju.
Apalagi, ungkap pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Jumat (25/12) pagi, Indonesia saat ini dalam kondisi sulit seperti sekarang akibat wabah pandemi virus Corona (Covid-19) melanda dunia termasuk Indonesia sehingga memporakporandakan ekonomi termasuk kehidupan sosial masyarakat.
Bertambahnya wakil menteri di KIM mengejutkan pengamat yang akrab disapa Jamil tersebut. Sebab, kinerja kementerian yang memiliki wakil menteri juga dinilai rendah. Salah satu contoh di Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yang menterinya direshuffle karena kinerjanya rendah.
Presiden Jokowi menempatkan Angela Tanoesoedibjo yang notabene adalah putri atau keluarganya Hary Tanoesoedibjo, konglomerat media sebagai wakil menteri. Namun, Jamil tidak melihat apa kerjanya wakil menteri tersebut. Wakil menteri tidak mampu mendongkrak kinerjanya Kemenparekraf
Memang ada kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya baik seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Kinerja baik itu memang karena kemampuan dan kehebatan menterinya, bukan wakilnya.
Karena itu, lanjut pengamat ini, kontribusi wakil menteri untuk meningkatkan kinerja kementerian layak dipertanyakan. Wakil menteri seolah bekerja dalam sepi dan minim prestasi. “Saking sepinya, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan wakil menteri,” kata Jamil.
Karena itu, kehadiran wakil menteri justru menjadi beban bagi negara. Dengan fasilitas setara menteri, keberadaan wakil menteri tentu memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Padahal negara tengah mengalami resesi ekonomi dimana seharusnya kita mengencangkan ikat pinggang seperti istilah yang acap kali kita dengar dari Presiden sebelumnya,” jelas Jamil.
Jadi, saran Jamil, Presiden Jokowi lebih baik memilih menteri sekelas Sri Mulyani, Prabowo Subianto atau beberapa anggota kabinet lainnya sehingga tak diperlukan lagi wakil menteri. Para menteri yang berkualitas akan mampu memanage para eselon satu dan eselon dua di kementerian yang bersangkutan.
Pekerjaan wakil menteri dapat didistribusikan ke Sekjen dan Dirjen yang ada di setiap kementerian. Mereka ini akan jauh lebih hebat dalam bekerja selama diisi oleh orang-orang yang tepat. Jadi, idealnya para wakil menteri dalam KIM ditiadakan.
Ini tentu berat bagi Jokowi kalau posisi wakil menteri diadakan bertujuan untuk mengakomodir pihak-pihak yang berjasa mengantarkannya menjadi presiden. “Namun, presiden pernah mengatakan, pada periode kedua ini ia sudah tidak memiliki beban. Semoga Jokowi juga dapat tanpa beban meniadakan posisi wakil menteri,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
