JAKARTA, beritalima.com – Menurunnya Elektabilitas Partai GOLKAR di beberapa daerah basis sangat terasa. Penurunan ini menembus sampai kisaran 3,8% dari angka 14,7% menjadi 10,9%. Hal ini dilontarkan Wakil Sekjen DPP Partai GOLKAR, Emir Baramuli MBA, di Sekretariat DPP GOLKAR di Jakarta, malam tadi (Sabtu, 2/12). Emir malah menyebut partainya ini kini sedang kritis dan hilang kepercayaan dari konstituen atau para simpatisannya.
Sumber penyebabnya adalah karena sejumlah kader partai berlambang pohon beringin ini terjerat masalah hukum dalam kasus korupsi. Jika ini tidak dibenahi akan menurunkan Elektabilitas nya hingga angka 7% yang berarti partai ini terancam nasibnya.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa upaya restorasi guna pembenahan dan perbaikan. “Karena kalau keadaan begini terus jangankan mau rebut gubernur ataupun bupati/walikota pada pilkada 2018 mendatang, untuk rebut ketua DPRD saja sulit bagi kader di daerah. Makanya jika tidak ada perubahan yang signifikan di GOLKAR jangan bermimpi,” ujar Emir mengingatkan.
Begitu juga di pusat, tambah putra mantan Ketua DPA-RI Alm. DR Arnold Baramuli ini, tanpa perubahan jangan bermimpi GOLKAR bisa meraih ketua DPR-RI. Wakil Ketua saja sudah untung kalau dalam Pileg 2019 hanya mendapat 7%. “Dengan asumsi sekarang 91 kursi 14,7% dan 7% berarti hanya 39 kursi itu pun sudah untung,” timpalnya.
Untuk itu, harus ada langkah dan tindakan yang diambil agar GOLKAR dapat keluar dari masalahnya. Dimulai dari membangun mental dan karakter serta sikap kader terhadap kehidupan kebangsaan khususnya berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara. Seperti misalnya issu aktual yang banyak mengundang perhatian publik saat ini yakni persoalan korupsi.
“Pada momen kampanye partai GOLKAR yang dimulai 15 Januari 2018 kita bisa mengembangkan slogan Partai GOLKAR adalah Partai Anti Korupsi. Hanya saja bagaimana mau mengumandangkan yel-yel itu kalau banyak kader jadi tersangka dan bermasalah dengan hukum, apalagi ketua umum yang sekarang ditahan KPK. Lalu…slogan apa lagi yang kita mau sampaikan, ” tandas Emir lagi.
Menyoal proses hukum yang sedang dijalani Setya Novanto dengan kader yang lain dalam kasus E-KTP, Emir menganggap hal tersebut sebagai urusan individu dan bukan partai. Partai, tegas Emir, tidak boleh tersandera.
“Jangan karena solidaritas atau persaudaraan lalu kita ingin ikut-ikut ngotot dan menantang hukum. Lebih terhormat dengan berbesar hati serta kesadaran sendiri Pak Ketua Umum mengundurkan diri dan memberi kesempatan GOLKAR untuk membenahi diri, ” pintanya. Hal ini juga sejalan dengan AD/ART yang menyebutkan bahwa kader yang melanggar P2LT harus diberhentikan sementara. Apalagi semua anggota legislatif telah menandatangani Pakta Integritas yang dicanangkan Partai GOLKAR secara nasional. (TOM)
