TRENGGALEK, beritalima.com
Guna melakukan salah satu tugas dan fungsinya sebagai legislator, DPRD Kabupaten Trenggalek panggil mitra kerja dijajaran pemerintah kabupaten (pemkab) dalam kaitan pengawasan serapan anggaran tahun 2019. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Trenggalek tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
Melalui Komisi I, DPRD Trenggalek panggil dinas terkait dalam rangka evaluasi laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan bupati.
Kepada beritalima.com Ketua Komisi I, Husni Taher Hamid saat dihubungi mengatakan jika dalam rapat kerja bersama kemarin pihaknya banyak memberikan masukan dan saran kepada Dispendukcapil.
“Komisi I lebih banyak memberikan masukan agar pelayanan kepada masyarakat itu diutamakan karena administrasi kependudukan itu sangat penting,” kata Husni, Jumat, (17/7/2020).
Ditambahkan Husni, layanan kependudukan adalah keperluan dasar dari warga negara ketika akan mengurus segala hal dalam hubungan administrasi. Sehingga, harus diprioritaskan oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat.
“Beberapa kejadian sebelumnya, ada keluhan akibat banyak kesimpang siuran data. Salah satunya, ada penduduk yang punya NIK dan ada yang tidak. Ini kan berpotensi ketika ada pihak-pihak tak bertanggungjawab,” sambung dia.
Selain itu, lanjut Politisi Hanura tersebut, Komisi I juga sempat melakukan koreksi serapan anggaran di Dispendukcapil yang kecil. Itu mengindikasikan bahwa target pelayanan prima masih belum tercapai.
“Apalagi untuk mencapai indikator kepuasan publik, dinilai masih sangat kecil, dan belum tercapai,” tandas Husni.
Kedepan, dalam tiap penganggaran kata Husni, OPD sebagai pemangku kepentingan publik harus mampu mengasumsikan ataupun melakukan prediksi akan apa yang mungkin terjadi. Semua harus punya wawasan dan visi yang lebih maju kedepannya.
“Jangan hanya berdasarkan pada dokumen perencanaan saja, namun harus dilihat dulu apakah dokumen perencanan tersebut masih relevan dimasa mendatang atau tidak. Jangan sungkan ataupun malas untuk berdiskusi dengan DPRD, untuk meminimalisir kesalahan karena akan bisa perbaiki bersama sejak awal,” himbaunya.
Menurut pria murah senyum itu, tahun ini Dispendukcapil Trenggalek menargetkan kegiatan pemeliharaan pada administrasi perkantoran secara keseluruhan. Namun, mereka tidak menghitungnya terlebih dahulu bagaimana asumsi dari seratus persen tersebut.
“Semestinya disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada, jangan asal target. Semua harus disesuaikan, baik dari sisi peralatan serta pelayanan pendukung. Seperti komputer, printer, SDM (sumber daya manusia_red) pengelola data atau lainnya,” tegas anggota DPRD dari Dapil I ini. (her)
