JAKARTA, Beritalima.com– Debat putaran kedua calon presiden calon wakil presiden (capres-cawapres) mengangkat persoalan energi, sumber daya alam (sda), lingkungan hidup, infrastruktur dan pangan diharapkan dapat memberi pencerahan kepada masyarakat tentang persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Debat kedua dijadwalkan 17 Pebruari mendatang di Hotel Sultan, Jakarta. Pada debat kedua ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi memberikan kisi kisi dan daftar pertanyaan kepada kedua pasangan calon karena mendapat sorotan masyarakat dan juga menguntungkan salah satu pasangan.
“Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU, tim sukses dan penelis harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini,” kata anggota DPD RI, Fahira Idris, Jumat (25/1).
Senator dari Dapil Provinsi DKI Jakarta ini mengungkapkan, salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik atau silang pendapat antara Pemerintah atau barisan pendukung Jokowi dengan barisan pendukung Prabowo empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan (terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam, dan gula) dan kontroversi pembangunan infrastruktur.
Irisan persilangan pendapat terhadap kedua persoalan ini lanjut Fahira, sangat jelas. Pemerintah, bersikukuh harus ada impor. Oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru. Demikian pula dengan infrastruktur. Pemerintah menjadikannya ‘jualan’ keberhasilan, oposisi tegas menyatakan, pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung kepada rakyat.
Soal impor pangan dan infrastruktur harus terkuak saat debat kedua nanti, Saya sudah kasih kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur.
“Saya rasa ini sangat sederhana, masa ngak bisa menyajikan debat berkualitas. KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat,” kata Fahira.
Malah dia minta KPU untuk ‘memaksa’ keduanya berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur. “Berkali-kali saya ingatkan, debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes, tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon Presiden,” tukas Fahira.
Persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Kedua capres juga harus mampu menggambarkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.
Selain itu, debat harus bisa menarik komitmen capres untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dan punya program konkret mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang mengkibatkan kerusakan lingkungan.
Divestasi Freeport yang begitu ramai diperdebatkan, kata Fahira, juga bisa menjadi salah satu background atau contoh kasus materi debat soal sumber daya alam dan lingkungan.
“Kalau KPU dan penelis berani menjadikan persilangan pendapat sebagai materi perdebatan, saya yakin debat kedua akan mencerahkan rakyat,” demikian Fahira Idris. (akhir)
