JAKARTA, – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, 18-25 Januari 2019 menyebutkan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum aman untuk meraih tiket lolos ke DPR periode mendatang.
Menanggapi hasil survei itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang juga deklarator PKS kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3) tidak dipungkirinya jika melihat dari cara elite PKS mengelola partai selama ini.
Fahri mengungkapkan, pimpinan PKS sekarang feodal, tidak mau dikritik, tidak terbuka, informasi dikelola secara tertutup, dan bahkan ada doktrin-doktrin yang tidak bisa diperdebatkan.
“Kalau yang dibangun kultur pimpinan PKS sekarang, ya susah. Ngurus DKI saja enggak beres-beres, banyak masalah, yang enggak sanggup kerjakan akhirnya mecat-mecatin orang. Sekarang bagaimana saya mau prediksi PKS lolos threshold? Sementara menjelang pemilu ini dia lakukan dua hal.”
Menurut wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, dalam tradisi demokrasi, tidak bisa lagi ada modus seperti itu. Karena itu, harus ada keberanian untuk membuka semuanya. Nah, yang senyawa dengan itu semua menyebabkan terjadi krisis kepercayaan di dalam.
Kemudian munculah anak-anak muda itu lari kepinggir-pinggir dan membangun gerakan baru. Anak-anak muda ini ingin kulturnya berubah menjadi demokratis, terbuka, egaliter. “Ini mungkin dasarnya,” kata penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu.
Ketika disebut kader yang lari itu sebagai barisan patah hati, dengan keadaan dalam tubuh PKS, Fahri membantahnya. Sebenarnya bukan patah hati, tetapi hanya ingin meneruskan khafila dialog saja.
“Kan, mandat dari transisi demokrasi dan mandat dari reformasi kita itu harus membangun kultur yang lebih baik. Sayangnya, kalau kultur yang dibangun pimpinan PKS sekarang ini, susah. Jadi, bagaimana saya akan memprediksi kalau PKS itu akan lolos trashold.”
Apalagi, kata Fahri, menjelang pemilu saja, pimpina PKS ini melakukan dua hal. Pertama, menyuruh semua caleg menandatangani surat pengunduran diri, yang tanggalnya dikosongkan.
“Kalau Anda jadi caleg begitu, mau nggak berjuang? Anda jadi caleg, tetapi disuruh menandatangani blanko kosong pengunduran diri, nanti pimpinannya tinggal ditulis tanggal dan diserahkan ke KPU. Langsung Anda gugur,” ujarnya.
Bahkan ketika para caleg mempertanyakan, ungkap Fahri alasannya untuk menghindari kasus yang terjadi seperti diriya. Pada hal tidak bisa seperti itu, mengingat pejabat publik seperti dirinya ini dipilih rakyat.
“Nggak boleh mandatnya kemudian diserahkan kepada partai. Partai itu hanya mencalonkan, dan yang dicalonkan partai itu ada yang dipilih rakyat dan ada yang tidak dipilih rakyat. Setelah dipilih rakyat, maka dia mendapat mandat dari rakyat. Jadi tidak bisa partai menarik begitu saja,” tegas Fahri
Kedua, semua kader disuruh menandatangani kesetiaan ulang. Ini menjadi pertanyaan, sehingga mereka memilih kabur dari partai. Padahal, partai itu memperluas basis.
“Nah, ini kerjanya mecat-mecatin orang. Ya, nggak lolos lah. Berat kalau kerjanya mecat-mecatin orang. Meski saya percaya Pak prabowo menang, karena arus bawah. Tapi PKS itu berat untuk menang,” tutup Fahri Hamzah. (akhir)
