JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan data kependudukkan agar tidak berlarut-larut.
Soalnya, data kependudukan itu menyangkut kepentingan orang banyak, khususnya masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah. “Kami melihat Pemprov Kaltim dengan Pemda luar biasa menanggung sekian banyak dengan data, tetapi ini tak menyelesaikan persoalan. Karena masalah data yang tidak clear,” ujar Felly usai pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Isran Noor, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Wali Kota Balikpapan pertengahan pekan ini.
Felly menyesalkan data kependudukan warga miskin antara Pemprov Kaltim dengan Pemda yang tidak clear, sehingga tidak semua masyarakat miskin ditanggung iuran BPJS Kesehatannya melalui APBD Provinsi. “Yang dirugikan masyarakat yang susah. Jadi memang betul-betul butuh perhatian dari seluruh lapisan, dari Pemda, Pemprov sampai Pemerintah Pusat. Jangan sampai mandek,” ujar Felly.
Dia berharap, Gubernur Kaltim berani mengambil kebijakan, ketika sudah menyangkut kepentingan masyarakat, asalkan tidak bertindak koruptif ataupun merugikan negara. Karena terkadang regulasi yang bisa menjadi penghambat.
“Memang banyak masalah karena terbentur regulasi. Sekali lagi, kita minta Gubernur Kaltim ‘hajar’ saja Pak kalau itu demi kepentingan masyarakat. Yang penting bukan korupsi, ini untuk menolong masyarakat di bawah. Nanti sambil simultan, perbaiki dan diusulkan (aturannya), saya kira itu,” ujar Felly.
Diungkapkan, sebenarnya persoalan BPJS Kesehatan relatif sama di tiap-tiap daerah, tergantung bagaimana pemimpin berani mengambil keputusan. “Lagi-lagi saya bilang kejujuran dan keberanian dari masing-masing pemangku kepentingan. Di seluruh daerah hampir sama keluhannya dan ini ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan.”
Pada kesempatan itu, Komisi IX menerima aspirasi terkait BPJS Kesehatan dari pihak rumah sakit, kalangan dokter yang banyak mengeluhkan belum dibayar BPJS. Keluhan ini tidak bisa diamkan. “Ujungnya, meledak. Ini menyangkut pelayanan masyarakat di rumah sakit,” demikian Felly Estelita Runtuwene. (akhir)
