JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga dalam rapat perdana secara hybrid Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI mengharapkan Pansus dapat mendorong Pemerintah menyiapkan payung hukum.
“Harus ada payung hukum yang mengatur tentang pengangkatan guru honorer. Regulasi yang komprehensif dan spesifik sangatlah diperlukan untuk mengatur tata kelola dan penanganan permasalahan guru honorer”, ujar Fernando, seenator dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara ini dalam rapat yang dipimpin Tamsil Linrung tersebut.
Ditambahkan. payung hukum ini juga berguna untuk memastikan kebijakan terhadap permasalahan guru honorer tak lagi bersifat sektoral hanya diantara Kementerian PAN RB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN RI.
“Pansus mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terintegrasi diantara semua kementerian/lembaga terkait agar permasalah guru honorer dan non-guru honorer. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) juga akan menjadi sorotan Pansus karena ada kecenderungan pelanggaran HAM yaitu hak atas pekerjaan dan pendidikan,” tegas Fernando.
Tamsil sependapat dengan pernyataan Fernando yang menyatakan permasalahan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer harus diselesaikan secara komprehensif termasuk menegakan HAM yaitu Hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan.
“Masalah Guru Honorer ini juga masalah HAM, Pansus yang saya pimpin ini akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM”, tegas politisi senior dari Dapil Provinsi Sulawesi Selatan ini. (akhir)
