JAKARTA, Beritalima.com– Mengawali kegiatan masa reses, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menggelar dialog dengan sejumlah Guru dan Tenaga Honorer di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (29/7).
Dialog didominasi pembahasan tentang rencana kerja Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang telah dibentuk dan disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke–3 SPS RI Masa sidang V 2020–2021 di Jakarta akhir Juni lalu.
Dalam dialog itu, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada DPD RI yang memperjuangkan nasib masa depan para Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer. Mereka berharap agar hasil kerja Pansus dapat berpihak kepada kepentingan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.
Mereka meminta Pansus mendesak Pemerintah bersikap tegas dan jelas terhadap kepentingan nasib masa depan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer.
Fernando yang juga anggota Pansus menyambut baik dan mengapresiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang telah mengambil inisiatif politik sesuai konstitusi untuk bersama–sama memperjuangkan nasib Guru dan Tenaga Honorer.
Menanggapi pernyataan para Guru dan Tenaga Honorer, Fernando yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI ini menjelaskan, pembentukan Pansus ini sudah berdasarkan urgensi.
“Pansus ini sudah berdasarkan urgensi, yaitu persoalannya sudah sangat krusial bahwa sampai saat ini Guru dan Tenaga Pendidik Honorer nasibnya masih terkatung–katung dan belum jelas. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
“Melalui Pansus, DPD RI akan mengagregasi kepentingan Guru, Tenaga Pendidik Honorer sekaligus mendesak Pemerintah bersikap tegas dan jelas terhadap nasib Guru dan Tenaga Pendidik Honorer,” kata Fernando.
Fernando juga memastikan, pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Pendidik Honorer di DPD RI tidaklah berlebihan dan akan menyelesaikan masalah Guru dan Tenaga Pendidik Honorer.
“Sebagai anggota, saya memastikan Pansus bekerja buat menyelesaikan masalah. Tentu saja Pansus akan menggelar pertemuan maraton dengan memanggil Kementerian atau Lembaga yang ikut memperjuangkan nasib guru dan tenaga guru honorer seperti DPR, Komnas HAM dan tentu saja Kemendikbudristek,” demikian Fernando. (*)
