JAKARTA, Beritalima.com– Senator dari Dapil Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengutuk tindakan dua oknum TNI AU yang melakukan penjemputan paksa dan tindakan kekerasan terhadap seorang warga sipil Papua di Merauke.
Peristiwa yang terjadi di warung makan tersebut terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Dalam video itu tampak dua oknum TNI AU melakukan kekerasan dan sempat menginjak kepala warga Papua.
“Sebagai Senator dan anggota Komite I DPD RI mengutuk tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Ini membuktikan, masih ada oknum TNI maupun aparat keamanan di tanah Papua yang belum memahami atau tidak memahami tentang wawasan kebangsaan, berkehidupan dengan pemahaman empat pilar kebangsaan yang ditorehkan founding father negara ini,” ujar Filep dalam keterangan kepada Beritalima.com, Rabu (28/7) pagi.
Menurut Filep, perilaku dua oknum itu telah mencoreng institusi TNI di tanah Papua. Peristiwa tersebut dikhawatirkan akan semakin memupuk ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi negara termasuk komitmen pemerintah dan negara dalam penanganan persoalan Papua secara damai dan bijak. “Kami prihatin kehadiran atau perilaku oknum TNI ini membuat semakin hari rakyat Papua bertambah tidak percaya terhadap institusi pemerintah.”
Filep juga mengkritisi beberapa hal ganjil yang terjadi pada peristiwa itu. Karena itu, dia mendesak TNI AU maupun tim penyidik menelusuri secara mendalam dalam upaya penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Tanah Papua.
Pertama, bagaimana mungkin dua orang itu dengan status sebagai Provos menjemput korban di rumah makan. Hal ini tidak masuk dalam logika manapun. “Sebagai seorang politikus dan juga akademisi, kami menilai hal ini tidak masuk di akal, apa sesungguhnya tugas dan fungsi Provos jika hanya kasus seperti itu seperti soal makam dan perdebatan kemudian melakukan penjemputan paksa dan tindakan main hakim sendiri oleh dua oknum itu terhadap warga sipil. Ini tidak masuk dalam logika.”
Kedua, tempat kejadian perkara adalah di warung makan tentunya dalam penanganan peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu diatur dalam UU dan yang diberikan wewenang adalah kepolisian tetapi dalam peristiwa yang terjadi 2 oknum ini seolah-olah warung makan itu ‘milik kedua TNI AU itu,” jelas Filep.
Lebih lanjut ditegaskan, dia sudah sering mengingatkan Panglima TNI maupun Kapolri untuk menghentikan kekerasan dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan terhadap warga Papua. Dia berharap, penanganan persoalan di Papua selalu mengedepankan dialog damai dan penerapan 4 pilar kebangsaan sehingga kehidupan rakyat di Papua dapat harmonis dalam bingkai NKRI.
“Berikanlah suasana yang sejuk dan damai bagi warga Papua. Cintailah orang Papua seperti engkau mencintai dirimu sendiri, kasihanilah orang Papua seperti engkau mengasihi suku bangsamu dan budayamu. Itulah kunci dari kehidupan dalam kemajemukan berbangsa dan bernegara.”
Sebagus apapun kebijakan pemerintah yang berikan kepada Papua, sepanjang cara pandang pemerintah, TNI dan Polri terhadap orang Papua semacam itu tentu akan mencederai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Presiden dan jajarannya di tanah Papua.
Filep meminta ada proses penegakan hukum segera dengan keputusan hukum yang adil tanpa tebang pilih. Menurut dia, setiap pelaku pelanggar hukum harus ditindak dengan tegas agar dapat memberikan efek jera. Ia berharap semua institusi TNI maupun Polri di tanah Papua tidak kembali melakukan tindakan-tindakan rasis dan tidak berperikemanusiaan kepada orang asli Papua. (akhir)
