JAKARTA, Beritalima.com– Senator dari Dapil Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma apresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menetapkan Orang Asli Papua (OAP) secara besar-besaran sebagai perwira di korps Bhayangkara tersebut.
Terkait kebijakan afirmasi Kapolri tentang penetapan 103 OAP, jelas Filep dalam keterangan pers yang diterima awak media, Sabtu (13/3) siang, itu angin segar bagi pemuda pemudi di Papua. Apalagi penetapan dilakukan secara besar-besaran dilingkungan Polda Papua maupun Papua Barat.
Sebelumnya, Filep telah menyuarakan aspirasi terkait promosi Perwira kepada Kapolri guna pemberdayaan Anak Asli Papua di lingkungan Polri. Hal itu disampaikan Filep saat rapat Komite I DPD RI bersama Kepolisian.
“Kami mengapresiasi karena Kapolri cepat mengakomodir apa yang diinginkan rakyat Papua, secara khusus dalam perekrutmen Perwira dan Tamtama.” ungkap Filep.
Filep berharap, langkah itu jalan untuk memberdayakan OAP termasuk dalam penempatan jabatan strategis kedepan, baik sebagai pimpinan di Papua atau diluar tanah Papua. “Ini menurut kami langkah tepat untuk memperdayakan OAP dari sisi Polri dan TNI sehingga benar-benar menyiapkan anak OAP sebagai pemimpin masa depan,” tutur dia.
“Kapolri mampu menerjemahkan keinginan masyarakat. Beliau menangkap kebutuhan daerah terutama perasaan anak-anak Papua untuk terlibat lebih dalam Lembaga penting ini, saya sangat apresiasi,” kata senator yang juga Akademisi STIH Manokwari ini.
Dalam keterangan itu, ia juga mengapresiasi Kapolda Papua Barat, sebab menurut Filep Kapolda telah menunjukkan sikap arif dan bijaksana kepada masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang diambil Kapolri.
Doktor Lulusan Unhas ini meminta agar proses yang dilakukan benar-benar diawasi secara ketat. Jangan sampai tujuan afirmasi presentase buat OAP dikurangi secara jumlah. “Info terbaru, anak-anak kita di Papua melakukan protes. Rasio OAP jumlahnya masih kurang. Ini penting untuk diawasi,” jelas Filep.
Filep tidak ingin ada diskriminasi dan ketidakadilan yang tumbuh di tubuh Polri maupun TNI. Apalagi kebijakan otsus jelas-jelas menekankan pada pengutamaan OAP.
Untuk itu, ia meminta Polda sekaligus Polri menyikapi problem dilapangan dengan serius sehingga tidak memunculkan masalah baru. “Intinya, kita apresiasi kebijakan, tapi jangan lupa pengawasan ketat karena masih ada beberapa masalah yang kita dengar dalam proses rekrutmen dilapangan,” demikian Filep Wamafma. (akhir)
