JAKARTA, beritalima.com – Kemenko Bidang Kemaritiman mengundang negara-negara kepulauan dan negara pulau untuk bekerjasama melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau, yang dibidani oleh Menko Bidang Kemaritiman, selama dua hari, Selasa-Rabu/ 21-22 Novembe 2017, di Hotel Grand Hyatt, Jalan MH. Thamrin No. 30 Jakarta Pusat.
Dalam catatan konsep, Deputi Menko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa dalam Forum Kepulauan-Kepulauan dan Kepulauan, mengetengahkan tentang Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan. Dari latar belakang yang dilihat, Oegroseno mengatakan bahwa negara kepulauan dan kepulauan di seluruh dunia menghadapi tantangan serupa yang menghambat kemampuan untuk hidup sejahtera dan tumbuh secara berkelanjutan.
“Sebagian besar negara ini terbebani oleh keadaan geografis yang memberlakukan hambatan pembangunan yang mungkin tidak ada untuk negara-negara benua,” ujarnya.
Namun ditegaskan Deputi, lautan dan lautan negara kepulauan dan kepulauan merupakan wilayah geografis yang jauh lebih luas daripada wilayah daratan mereka, terutama saat EEZ, landas kontinen dan landas kontinen diperpanjang diperhitungkan. Mereka menghadapi tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang umum.
“Ini termasuk konektivitas rendah, ketahanan pangan dan perikanan berkelanjutan, polusi laut, kerentanan terhadap bencana alam, dan kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama risiko yang terkait dengan meningkatnya suhu lingkungan dan permukaan air laut,” tegasnya.
Dalam isu-isu ini menghadirkan hambatan besar untuk memenuhi banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pertama, pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Situasi ekonomi di sebagian besar negara kepulauan dan kepulauan rentan, dan sangat bergantung pada hubungan dengan negara-negara luar. Daerah kecil beberapa kepulauan dan kepulauan juga sering menyebabkan kurangnya sumber daya alam dan ketergantungan pada rangkaian produk yang sempit. Hal ini mengintensifkan dampak dari kerentanan tersebut di atas, yang membuat kondisi ekonomi di banyak negara kepulauan dan kepulauan genting.
Kedua Nol Kelaparan / Air Bersih dan Sanitasi / Hidup di Bawah Air: Kurangnya lahan subur untuk pertanian membuat pertanian menjadi sulit. Makanan laut merupakan bagian penting dari makanan orang-orang di negara-negara pulau, yang terancam oleh penangkapan berlebih dan polusi air. Polusi Laut:
Ketiga, polusi laut juga merupakan isu penting. Hal ini disebabkan oleh kekurangan lahan dan sumber daya yang tersedia untuk pembuangan yang aman dan pertumbuhan penduduk. Tempat pembuangan sampah yang rusak dengan buruk dan pembuangan bahan kimia beracun juga merupakan kontributor signifikan terhadap pencemaran laut dan degradasi pesisir. Bagian kapal yang membawa limbah beracun dan berbahaya, bahan kimia dan bahan radioaktif mendapat perhatian internasional dan perhatian utama negara-negara kepulauan dan kepulauan.
Dan keempat, menyangkut Pendidikan Mutu, dimana emigrasi adalah masalah bagi banyak negara kepulauan. Faktor lain berkontribusi pada ekonomi kecil dengan peluang terbatas di sejumlah industri, yang menyebabkan orang beremigrasi untuk mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik. Misalnya, Niue memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sampai -2,3% karena emigrasi ke Selandia Baru.
“Hal ini dapat menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai ‘brain drain’ dan pergolakan sosial karena adanya kesenjangan generasi,” imbuhnya dihadapan peserta Forum Negara Kepulauan dan negara pulai dari beberapa negara.
Sementara diterangkam Deputi, yanv sudah berjalan di Muncar, salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi percontohan investor dalam mengelola sampah. Indonesia mengambil keuntungan dari hasil penjualan sampah itu. dedy mulyadi
