SURABAYA, Beritalima.com |
Ketua fraksi Keadilan Bintang Nurani Dwi Hari Cahyono S Hut mengungkapkan, pihaknya meskipun menyetujui LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) pemprov Jatim, namun tetap memberikan beberapa catatan untuk perbaikan pada LKPJ tahun 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan di ruang kerjanya pada Senin (3/5/2021)
“Untuk yang secara keseluruhan aja ya, terutama di perekonomian. Jatim ini kan PDRB-nya terbesar di pulau Jawa setelah DKI. Tetapi yang terpenting lagi adalah masalah penganggurannya. Tingkat pengangguran terbuka Jatim itu kalau nggak salah 5,8% meningkat dibanding tahun 2019. 2 kali meningkat, jika sebelumnya hanya 2,2%. Ini menunjukkan bahwa PDRB yang besar pun tidak menjamin tingkat pengangguran yang bisa ditekan, dan untuk itu memang perlu ada sinergitas seluruh pihak, seluruh stakeholder yang ada Jawa Timur,” terang politisi PKS ini.
“Utamanya bertumpu kepada UPT yang membawahi, bagaimana menarik investasi di Jawa Timur. Memang alasannya adalah pandemi, tetapi di tengah pandemi pun banyak tulisan-tulisan yang bisa eksis. Nah ini kan harus harus ada peran pemerintah yang hadir di situ itu kaitannya dengan perekonomian,” beber Mas Dwi, panggilan akrab Dwi Hari Cahyono.
“Yang kedua, memang di tengah pandemi ada pembinaan UKM, UMKM. Baik mikro maupun kecil, harus dikembangkan. Saya sering mendorong peningkatan dana hibah untuk mereka, pusat sudah menggelontorkan untuk UMKM sebesar Rp 1,2 juta. Ya provinsi itu juga harus ada, memang kita berharap mereka melakukan hal yang sama, semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, Saya yakin pertumbuhan ekonomi juga tidak akan turun, tidak akan turun drastis. Begitu ada pergerakan uang yang memang berada di masyarakat, ini saya pikir harus jadi perhatian,” sambung mas Dwi.
“Yang ketiga tentang refocusing. Ya selama ini refocusing ini belum kelihatan. Apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Ini perlu pendalaman yang lebih. Agar refocusing ini tepat sasaran, sekarang ini di 2021 sepertinya harus ada refocusing, ini sekali lagi diharapkan ada penguatan ekonomi, agar mereka bisa eksis terus, apalagi kaitannya dengan pendidikan,” tegasnya.
“Kita berharap Pendidikan di tahun ini sudah mulai kegiatan offline, tingkat penanganan kan lebih baik, angka penularan dan kematian akibat covid juga lebih kecil. Di daerah-daerah yang memang sudah zona hijau, permasalahan anak luar biasa, mereka sudah demam gadget,” lanjutnya.
Mas Dwi menambahkan, pihaknya menyoroti tentang lingkungan hidup. Ini juga harus menjadi perhatian serius kedepannya, karena lingkungan hidup ini juga jangan dianggap sepele, apalagi ada omnibus law kaitanya dengan lingkungan ini sangat membahayakan, pimpinan daerah harus berani menolak, walaupun itu memang berat.
“Tetapi saya pikir, bersama-sama rakyat konsen tentang lingkungan ini, kebetulan saya juga Ketua DPP bidang polhukam ekuintek. Saya akan bersama-sama rakyat, dengan rakyat, untuk setiap pembangunan yang kira-kira melanggar ketentuan tidak sinergi dengan lingkungan, kita akan bersama-sama menolak. Kalau dulu masih ada tukar guling nya, ada pembangunan yang notabene memakai lahan hijau atau hutan, ada tukar guling dua kali lipat. Sekarang ini sepertinya tidak mensyaratkan itu, jika mereka bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perusakan lingkungan, ini kan nanti semakin lama lingkungan kita akan hancur dan menimbulkan musibah,” tukasnya.
“Yang terakhir, masalah untuk menduduki jabatan eselon 2 ini harus segera diselesaikan. Kalau memang itu tidak memenuhi syarat, gubernur sebaiknya segera melakukan tindakan yang disegerakan untuk memilih Kepala OPD.
Mereka menganggap tidak sehat dalam lingkungan organisasi yang memang undang-undang memperbolehkan 6 bulan habis, kemudian diperpanjang 3 bulan dan sebagainya. Ada 13 kekosongan pimpinan definitif. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada kendala teknis dan bisa diselesaikan, maka disegerakan,” pungkasnya.(Yul)
