JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyambut baik hasil rapat penetapan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta akhir pekan ini.
Pasalnya, kata politisi senior PKS di Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM, Dr H Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima awak media, Sabtu (12/6), usulan Fraksi PKS DPR RI agar Pemerintah menaikan besaran volume subsidi gas melon 3 kg untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 disetujui Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya Fraksi PKS melalui anggotanya di Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintahan Jokowi meningkatkan volume subsidi gas 3kg menjadi 7,50 hingga 8,00 juta metrik ton dari usulan Pemerintah yang hanya 7,40 hingga 7,50 juta metrik ton.
Usulan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto dalam rapat pembahasan asumsi makro RAPBN 2022. “Kami menyambut baik hasil hasil rapat itu karena salah satu usulan kami agar Pemerintah menaikan anggaran subsidi gas melon disetujui. Angka yang ditetapkan ini persis sesuai dengan usulan kami,” jelas Mulyanto.
Ini tentunya dimungkinkan, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut karena dukungan dari fraksi-fraksi lain. “Hasil ini merupakan salah satu bentuk perjuangan bagi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang belum usai,” kata Mulyanto.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu menambahkan, berdasarkan pengamatan lapangan, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kg subsidi. Belum lagi harga yang harus dibayar masih jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu sebabnya karena ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak.
Data subsidi gas melon 3 kg tahun lalu terserap 7.14 juta metrik ton. Sedangkan untuk tahun ini APBN menganggarkan subsisi gas melon 3 kg 7.5 juta metrik ton yang diperkirakan terserap lebih 95 persen. “Kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Hal itu terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan.
“Sebab itu, Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi (barang dalam pengawasan) ini. Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi ini,” jelas Mulyanto.
Ditambahkan, kuota ini perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat. “Kami mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat masih belum pulih.”
Menurut Mulyanto, dia tidak sepakat dengan pandangan subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan. Karena itu, secara bertahap subsidi harus dihapus. Justru sebaliknya, Pemerintah harus selalu memberikan pemihakkan kepada masyarakar yang tidak mampu, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses pembangunan yang belum ideal. Pembangunan mestinya memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk diketahui, dari hasil Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM diputuskan asumsi makro sektor ESDM, ICP 55-70 USD/barel; Lifting migas 1.736-1.950 ribu BOEPD; volume subsidi BBM 14.80-15.58 juta KL; volume subsidi LPG 3 kg 7.50-8.00 juta M ton; subsidi tetap minyak solar 500 rupiah/liter; dan subsidi listrik 39,50 atau 61,83 triliun Rupiah (berbasis verifikasi data). (akhir)
